KPK Tetapkan Staf Ahli Mensos dan Kakak Hary Tanoe sebagai Tersangka Korupsi Bansos Beras

Erick Tanjung, Dea Hardiningsih Irianto

Kamis, 02 Oktober 2025 | 12:10 WIB
KPK Tetapkan Staf Ahli Mensos dan Kakak Hary Tanoe sebagai Tersangka Korupsi Bansos Beras
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. [Suara.com/Dea]
baca 10 detik
  • KPK tetapkan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto (ES) sebagai tersangka.
  • Selain Edi Suharto, KPK juga menetapkan kakak dari konglomerat Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka.
  • Kasus ini pengembangan dari dugaan korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto (ES), sebagai tersangka. Ia terseret dalam kasus korupsi distribusi bantuan sosial atau bansos beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020, yang diduga merugikan negara hingga Rp 200 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut. Ia menjelaskan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi bansos sebelumnya yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

"Benar, bahwa yang bersangkutan [Edi Suharto] merupakan salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

Menurut Budi, penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Agustus 2025. Total ada tiga orang individu dan dua korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kakak Hary Tanoe Juga Jadi Tersangka

Selain Edi Suharto, tersangka lain dalam kasus ini adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, yang merupakan kakak dari konglomerat Hary Tanoesoedibjo.

Budi menambahkan bahwa Bambang sempat mengajukan gugatan praperadilan, namun permohonannya ditolak oleh hakim.

"Hal ini artinya dalam penetapan seseorang sebagai tersangka telah dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah," tegas Budi.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 200 miliar.

baca juga

Selain menetapkan tersangka, KPK juga telah mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, termasuk Edi Suharto, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, serta jajaran direksi PT Dosni Roha Logistik lainnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Bank BJB ke Keluarga Ridwan Kamil

KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Bank BJB ke Keluarga Ridwan Kamil

News | Kamis, 02 Oktober 2025 | 11:50 WIB

Skandal Korupsi Hibah Pariwisata Sleman: Mantan Bupati 'Akali' Aturan Demi Rp10,9 Miliar?

Skandal Korupsi Hibah Pariwisata Sleman: Mantan Bupati 'Akali' Aturan Demi Rp10,9 Miliar?

Your Say | Kamis, 02 Oktober 2025 | 11:48 WIB

Penghitungan Belum Rampung, KPK Sebut Kerugian Negara Gegara Kasus Haji Lebih dari Rp1 Triliun

Penghitungan Belum Rampung, KPK Sebut Kerugian Negara Gegara Kasus Haji Lebih dari Rp1 Triliun

News | Kamis, 02 Oktober 2025 | 10:51 WIB

Terkini

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:40 WIB

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:38 WIB

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:36 WIB

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:33 WIB

Bayi Meninggal Usai Lahir di RSUD Tanjung Priok, Dinkes Akui Ambulans Rujukan Terlalu Lama

Bayi Meninggal Usai Lahir di RSUD Tanjung Priok, Dinkes Akui Ambulans Rujukan Terlalu Lama

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:29 WIB

Tak Perlu ke Disneyland, Vietnam Punya Dunia Fantasi: Kastil Megah, Wahana Ekstrem hingga Resor

Tak Perlu ke Disneyland, Vietnam Punya Dunia Fantasi: Kastil Megah, Wahana Ekstrem hingga Resor

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 17:29 WIB

Awas Barang Impor Naik Tinggi, Rupiah Bisa Tembus Rp18.500 Pekan Depan

Awas Barang Impor Naik Tinggi, Rupiah Bisa Tembus Rp18.500 Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:28 WIB

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 17:20 WIB

×