PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 03 Oktober 2025 | 16:32 WIB
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
Momen Presiden Ketujuh Jokowi memberikan arahan kepada pengurus PSI di Bali. (Instagram PSI)
baca 10 detik
  • Pakar sebut PSI blunder sembunyikan nama 'Bapak J'.

  • Strategi ini merugikan citra PSI sebagai partai anak muda.

  • Nilai jual Kaesang rendah, harusnya ditutupi oleh Jokowi.

Suara.com - Strategi 'misterius' Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait sosok Ketua Dewan Pembina mereka menuai kritik tajam.

Pengamat Komunikasi Politik, M Jamiluddin Ritonga menilai keengganan PSI mempublikasikan nama tersebut—yang santer diisukan adalah Joko Widodo—merupakan sebuah blunder marketing yang fatal.

"Bila memang Jokowi yang menjadi Ketua Dewan Pembina, tentu aneh bila hingga saat ini belum dipublis. Apalagi posisi Ketua Dewan Pembina sangat sentral di partai politik," ujar Jamiluddin, Jumat (3/10/2025).

Ia menegaskan bahwa secara politis, tidak ada keuntungan sama sekali bagi PSI untuk merahasiakan nama penting tersebut.

Sebaliknya, tindakan merahasiakan nama Ketua Dewan Pembina justru berpotensi besar merusak citra PSI di mata publik.

"Dengan cara ini PSI justru akan dinilai sebagai partai tertutup," katanya.

Di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi, label 'partai tertutup' diyakini tidak akan mendapat tempat.

Apalagi, sebagai partai yang mengklaim sebagai representasi anak muda, PSI seharusnya tampil lebih terbuka.

"PSI sebagai partai anak muda justru akan semakin tidak dianggap oleh masyarakat," tambahnya.

baca juga

Lebih jauh, Jamiluddin menekankan bahwa sebagai partai yang tergolong "gurem" atau kecil, PSI seharusnya memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan daya tarik politiknya.

"Apalagi PSI hanya partai gurem, seharusnya sejak awal sudah mengumumkan ketua dewan pembinanya," kata Jamiluddin.

Menurutnya, pengumuman dini tersebut akan memungkinkan masyarakat untuk menilai 'nilai jual' PSI secara keseluruhan.

Jamiluddin juga menyoroti pengumuman Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang dinilainya memiliki 'nilai jual yang sangat rendah' di mata politik.

"Sayangnya, PSI hanya mengumumkan Ketua Umum dan pengurus PSI. Celakanya Ketua Umumnya hanya Kaesang Pangarep yang nilai jualnya sangat rendah," tegasnya.

Jokowi dan putra bugsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. (Ist)
Jokowi dan putra bugsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. (Ist)

Ia berpendapat bahwa kelemahan ini sebenarnya bisa ditutupi jika PSI mengumumkan Ketua Dewan Pembinanya secara bersamaan dengan pengurus lainnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"

Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"

News | Jum'at, 03 Oktober 2025 | 16:22 WIB

Ketua Dewan Pembina PSI Berinisial J Mengarah ke Jokowi, Keengganan Mempublikasi Bisa Jadi Bumerang?

Ketua Dewan Pembina PSI Berinisial J Mengarah ke Jokowi, Keengganan Mempublikasi Bisa Jadi Bumerang?

News | Jum'at, 03 Oktober 2025 | 15:16 WIB

MDIS Buka Suara soal Ijazah Gibran, PSI: Hentikan Polemik Jika Niatnya Cari Kebenaran!

MDIS Buka Suara soal Ijazah Gibran, PSI: Hentikan Polemik Jika Niatnya Cari Kebenaran!

News | Jum'at, 03 Oktober 2025 | 14:44 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×