- Refly Harun mengatakan kemungkinan adanya “gelombang kedua” reshuffle setelah beberapa waktu lalu sejumlah posisi diganti.
- Publik akan menilai keseriusan Prabowo dalam menegakkan pemerintahan yang mandiri dan stabil.
- Habil juga menyoroti pentingnya stabilitas politik dan ekonomi menjelang tahun fiskal baru.
Suara.com - Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat menjelang peringatan satu tahun pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyebut momentum tersebut bisa menjadi titik balik penting bagi Prabowo untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Habil Marati, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai sejumlah posisi strategis di kabinet masih didominasi sosok yang dianggap loyal kepada Jokowi.
“Kalau sampai 20 Oktober tidak ada perubahan fundamental yang signifikan, maka Prabowo akan sulit melakukan recovery politik,” ujar Habil dalam akun Youtube Refly Harun, dikutip Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, publik akan menilai keseriusan Prabowo dalam menegakkan pemerintahan yang mandiri dan stabil jika berani mengganti para menteri yang masih terafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya “gelombang kedua” reshuffle setelah beberapa waktu lalu sejumlah posisi diganti, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.
“Yang diganti itu kan masih proksi-proksi Jokowi. Tapi kalau kita hitung kuantitatifnya, menteri baru juga banyak dari Golkar. Jadi masih di lingkar yang sama,” kata Habil.
Lebih lanjut, ia menyoroti dua posisi yang dianggap krusial untuk segera diganti yaitu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, tanpa pergantian Kapolri, reformasi di tubuh Polri tidak akan berjalan maksimal.
“Kalau mau reformasi Polri, ya harus ganti Kapolrinya. Sebelum akhir tahun lebih baik sudah diganti karena gejolak ekonomi akan makin berat,” ujarnya.
Habil juga menyoroti pentingnya stabilitas politik dan ekonomi menjelang tahun fiskal baru. Ia menilai langkah reshuffle bisa menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa pemerintahan Prabowo serius menata ulang arah kebijakan.
Selain itu, ia menyarankan agar Prabowo mengakomodasi sejumlah tokoh oposisi seperti Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan dalam kabinet baru. Hal itu, kata dia, bisa menjadi langkah strategis untuk merangkul kekuatan politik yang lebih luas.
“Daripada Anies di luar, kenapa tidak dimanfaatkan visinya? Pemimpin yang tangguh itu yang bisa menjadikan lawan politik sebagai aset, bukan ancaman,” kata Habil.
Refly menutup diskusi dengan menekankan bahwa 20 Oktober nanti akan menjadi momen krusial bagi Prabowo untuk membuktikan kemandiriannya.
“Publik akan melihat apakah Prabowo berani mengambil keputusan besar. Kalau masih dikelilingi orang-orang Jokowi, masyarakat akan sulit percaya bahwa perubahan benar-benar terjadi,” ujarnya.
TERPOPULER
