6 Fakta Komisaris TJ dan Ketua GP Ansor Jakarta Ancam 'Gorok' Leher Karyawan Trans7

Suara.com - Kasus kontroversial yang melibatkan Muhammad Ainul Yakin Simatupang, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) sejak 1 Agustus 2025, memicu kegaduhan publik.

Kontroversi ini berpusat pada pernyataan bernada ancaman yang dilontarkannya terhadap karyawan Trans7.

Berikut adalah lima fakta penting yang dirangkum terkait kasus ini dan latar belakang Ainul Yakin:

1. Ancaman "Gorok" Dipicu Dugaan Penghinaan Ulama NU

Kegaduhan ini bermula dari beredarnya video di media sosial yang menunjukkan Ainul Yakin menyatakan Trans7 telah menghina kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) melalui siaran mereka.

Kritik ini ditujukan pada tayangan "Xpose Uncensored" di Trans7 pada 13 Oktober 2025, yang menampilkan siaran tentang santri dan kiai Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Ainul Yakin, yang mengingatkan akan perjuangan ulama dalam sejarah Indonesia, menyampaikan pernyataan bernada ancaman bahwa ia akan "menggorok" karyawan Trans7 apabila stasiun televisi tersebut mengolok-olok ulama.

"Saudara-saudara Trans7 yang masih muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama," kata dia.

Ia lantas membandingkan kontroversi Trans7 dengan pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti kader Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama," lanjut dia, dalam video viral.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta sendiri berpendapat tayangan tersebut melanggar P3 Pasal 6 serta SPS Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang mengatur penghormatan terhadap nilai dan norma agama dan lembaga pendidikan.

Menanggapi hal ini, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, telah menyampaikan permintaan maaf dan menindak tegas pihak internal serta memutus kerja sama dengan rumah produksi konten tersebut.

2. TransJakarta Tegaskan Sikapnya sebagai Pandangan Pribadi

Komisaris Utama TransJakarta, Letjen TNI (Purn.) Untung Budiharto, membenarkan bahwa Ainul Yakin Simatupang adalah anggota dewan komisaris BUMD Pemprov DKI Jakarta.

Namun, Untung dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan kontroversial mengenai ancaman tersebut merupakan pandangan pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi TransJakarta.

TransJakarta menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai etika dan kebhinnekaan sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta.

3. Dewan Komisaris TransJakarta Lakukan Klarifikasi Internal

Terkait pernyataan yang menimbulkan kontroversi ini, Untung Budiharto menyampaikan bahwa Dewan Komisaris bersama Direksi akan segera melakukan klarifikasi internal. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh jajaran manajemen mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menjaga marwah kelembagaan.

Meskipun demikian, Untung tidak memberikan keterangan apa pun terkait kemungkinan pencopotan jabatan Ainul Yakin sebagai Komisaris TransJakarta akibat ucapan kontroversial tersebut.

4. Latar Belakang Pendidikan dan Politik Ainul Yakin

Muhammad Ainul Yakin adalah tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang keagamaan. Ia meraih gelar doktor Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2024.

Selain aktif di GP Ansor, ia juga tercatat sedang menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia untuk periode 2024–2029.

Pada tahun 2024, Yakin sempat menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI yang diusung oleh Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DKI 2.

5. Jabatan Komisaris TransJakarta Baru Diangkat Agustus 2025

Ainul Yakin Simatupang diangkat sebagai salah satu Komisaris PT TransJakarta oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada awal Agustus 2025.

Ia bergabung dengan komisaris lain, yaitu Johan Budi Sapto Prabowo dan Zudan Arif Fakrulloh, menggantikan pejabat sebelumnya.

Pengangkatan ini disambut baik oleh organisasi Ansor Jakarta, yang menyampaikan dukungan melalui media sosial.

6. Dituntut Mundur dari PBNU

Akibat orasi yang kontroversial ini, tokoh NU, Ahmad Sahal mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memecat Muhammad Ainul Yakin sebagai kader GP Ansor dan NU.

Selain itu, Ainul Yakin didesak oleh berbagai pihak untuk meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak pantas.