- Gubernur DKI akui temuan Menkeu Purbaya mengenai dana Pemprov DKI sebesar Rp14,6 triliun yang mengendap di bank.
- Pramono menegaskan dana tersebut sengaja disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan yang jatuh tempo pada akhir tahun.
- Pramono bilang pengendapan dana tersebut disebabkan oleh pola belanja APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di penghujung tahun.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, membenarkan temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp14,6 triliun yang masih tersimpan di bank. Pramono menegaskan dana tersebut sengaja disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan yang jatuh tempo pada akhir tahun.
"Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, mengenai dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen," kata Pramono saat ditemui di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pramono menjelaskan, pengendapan dana tersebut disebabkan oleh pola belanja APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di penghujung tahun, sebuah tren yang menurutnya sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Pola pembayaran APBD Jakarta memang biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dana itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini," jelasnya.
Ia mencontohkan, realisasi belanja pada akhir 2023 mencapai sekitar Rp16 triliun dan pada 2024 sebesar Rp18 triliun.
Dia memastikan dana yang saat ini parkir di bank akan mulai dicairkan pada November dan Desember mendatang, dengan nominal serapan yang diperkirakan sama dengan pola tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun menjadi sorotan, Pramono menekankan bahwa kondisi keuangan DKI Jakarta tetap sehat, didukung oleh pendapatan pajak daerah yang telah melampaui target.
"Anggaran itu dipastikan akan digunakan untuk melakukan pembayaran pembangunan Jakarta," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dengan total dana mengendap mencapai Rp234 triliun per akhir September 2025. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan saldo terbesar, yakni Rp14,6 triliun.
Baca Juga: Disuruh Prabowo Pindahkan Uang Korupsi Rp 13,2 T, Purbaya: LPDP Uangnya Masih Kebanyakan
