-
Ambruknya Ponpes Al Khoziny jadi pemicu lahirnya Ditjen Pesantren.
-
Pemerintah akan lakukan audit keamanan terhadap 42.000 bangunan ponpes.
-
Kurikulum akan diperkuat dengan ilmu teknologi dan ekonomi.
Suara.com - Tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo menjadi pemicu utama Presiden Prabowo Subianto membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama.
Kebijakan tesebut diambil sebagai langkah reformasi total untuk mengaudit keamanan dan memodernisasi pendidikan di 42.000 pesantren di seluruh Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa insiden tragis tersebut menjadi titik balik bagi pemerintah.
"Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyoroti kondisi infrastruktur sebagai prioritas utama.
Banyak dari 42.000 pesantren di Indonesia memiliki bangunan yang belum memenuhi standar keamanan teknis.
"Yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan, ya, sehingga bapak presiden memberikan petunjuk untuk kepada kita, yang diwakili oleh Kementerian PU untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis," kata Pras.
Audit ini tidak hanya terbatas pada pesantren, tetapi juga akan mencakup semua rumah ibadah, termasuk masjid, gereja, dan lainnya, untuk memastikan semuanya memenuhi standar keamanan minimal.
Modernisasi Kurikulum
Baca Juga: Sejarah Baru! Prabowo Setujui Ditjen Pesantren: Kado Hari Santri 2025
Selain infrastruktur fisik, Ditjen baru ini juga dimandatkan untuk mereformasi kurikulum pendidikan bagi sekitar 16 juta santri.
Presiden Prabowo menghendaki agar santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga kompetensi modern.
"Karena bagaimanapun dengan jumlah pondok pesantren kita yang cukup besar, kurang lebih ada 16 juta santri, yang bapak presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian untuk membekali para santri, selain ilmu agama, juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi," ujar Pras.
Tujuannya adalah untuk melahirkan lulusan pesantren yang memiliki akhlak mulia sekaligus kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global.
"Jadi, itu beberapa hal yang menjadi concern dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada, kita jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren," ujarnya.
