REGIONAL:
- Presiden Prabowo resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
- Keputusan ini menjadi tonggak sejarah baru untuk memperkuat peran strategis pesantren.
- Persetujuan prakarsa ini tertuang dalam surat dari Kementerian Sekretariat Negara nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025.
Suara.com - Bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah baru untuk memperkuat peran strategis pesantren, sekaligus mengakhiri proses pengusulan yang telah berjalan sejak 2019.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut gembira kabar tersebut dan menyampaikan rasa syukurnya. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i yang dinilai berperan besar dalam mempercepat realisasi pembentukan Ditjen ini.
"Wabil khusus Wamenag telah memperjuangkannya sesegera mungkin," ujar Nasaruddin usai memimpin upacara Hari Santri di Kantor Kementerian Agama, Rabu (22/10/2025).
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menjelaskan, persetujuan prakarsa ini tertuang dalam surat dari Kementerian Sekretariat Negara nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025, tertanggal 21 Oktober 2025. Surat tersebut merupakan landasan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan struktur organisasi Kementerian Agama.
"Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa. Ini adalah kado terindah bagi para santri," ujar Syafi’i.
Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi lembaga pendidikan Islam tersebut dalam tiga ranah utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
"Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa," harapnya.
Menag Nasaruddin Umar menambahkan, salah satu tugas utama Ditjen baru ini adalah melakukan konsolidasi dan pendataan pondok pesantren secara nasional, termasuk menjangkau pesantren yang selama ini belum terdata atau tersentuh bantuan pemerintah.
“Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,” katanya.
Ke depan, lanjut Nasaruddin, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan program-program pembinaan yang dijalankan menjadi lebih tepat sasaran.
