Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Dikritik, Mensos Gus Ipul: Itu Bukan Keputusan Saya Pribadi

Jum'at, 24 Oktober 2025 | 18:20 WIB
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Dikritik, Mensos Gus Ipul: Itu Bukan Keputusan Saya Pribadi
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. [Hiskia/Suarajogja]
Baca 10 detik
  • Gus Ipul pun memahami bahwa pengusulan Soeharto memunculkan perdebatan di publik.
  • Selain Soeharto, nama lain yang juga diusulkan adalah Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan aktivis buruh Marsinah.
  • Menurut Gus Ipul, sebagian nama sudah masuk dalam daftar usulan sejak beberapa tahun lalu. 

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat bicara soal polemik pengusulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Ia menegaskan bahwa pengusulan tersebut bukan merupakan keputusan pribadi, melainkan hasil kesepakatan tim yang berwenang.

Gus Ipul menjelaskan, pihaknya telah mengajukan 40 nama calon pahlawan nasional ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Dari puluhan nama itu, beberapa di antaranya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh bangsa dan aktivis hak buruh.

"Itu bukan keputusan saya pribadi, tapi itu adalah keputusan tim, dalam hal ini adalah Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat," kata Gus Ipul di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Selain Soeharto, nama lain yang juga diusulkan adalah Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan aktivis buruh Marsinah.

Menurut Gus Ipul, sebagian nama sudah masuk dalam daftar usulan sejak beberapa tahun lalu, sementara sisanya baru diputuskan tahun ini.

"Yang diusulkan ke Dewan Gelar yang diketuai oleh Pak Fadli Zon itu adalah usulan-usulan yang kami teruskan dari kabupaten atau kota, terus di tingkat gubernur baru ke kami," ujarnya.

Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Kamisan ke-857 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Kamisan ke-857 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Ia menegaskan bahwa mekanisme penetapan calon pahlawan nasional tidak bisa diputuskan sepihak oleh Kementerian Sosial. Setiap nama yang diusulkan telah melalui proses panjang mulai dari tingkat daerah hingga pusat, sebelum akhirnya diserahkan ke Dewan GTK.

Baca Juga: Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!

Setelah melalui pembahasan di Dewan GTK, nama-nama tersebut akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan keputusan akhir.

Gus Ipul pun memahami bahwa pengusulan Soeharto memunculkan perdebatan di publik. Ia meminta masyarakat untuk menyikapi hal ini dengan kepala dingin dan menghormati perbedaan pandangan yang muncul.

"Kami mohon ya, mudah-mudahan ini nanti semuanya apa yang menjadi wacana publik ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua," pungkas Gus Ipul.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI