Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!

Suara.com - Kementerian Sosial menegaskan bahwa seluruh bansos bantuan langsung tunai (BLT) reguler yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia akan diterima utuh tanpa potongan apapun oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa biaya operasional penyaluran bansos melalui PT Pos sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada penerima bantuan.

"Saya ingin pastikan bahwa biaya penyaluran yang lewat PT POS Indonesia itu dibiayai oleh pemerintah, tidak diambil dari KPM atau keluarga penerima manfaat," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Biaya penyaluran bansos BLT itu diketahui dikenai biaya operasional sebesar Rp7.500 per orang. Gus Ipul menyampaikan kalau mominal itu baru-baru ini dipotong karena sebelumnya biaya operasional di PT Pos sebesar Rp15 ribu per orang. Gus Ipul memastikan kalau biaya operasional tidak diambil dari BLT sebesar Rp300 ribu yang diberikan kepada KPM.

"Jadi tidak boleh ada pemotongan dan kita harus sama-sama kawal ini bisa diterima dengan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran," ucapnya.

Dalam kesemoatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyatakan, lembaganya sejak tahun 2020 telah dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan COVID-19 hingga kompensasi akibat kelangkaan minyak goreng.

Karena itu, pihaknya memastikan mekanisme penyaluran kali ini dilakukan secara ketat dan transparan.

"Karena itu dalam proses penyerahan bantuan ini kami pastikan harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Itu kita sampaikan di loket-loket kantor pos, di tempat pembayaran, kita siapkan ada spanduk, tidak boleh ada potongan apapun dengan alasan apapun," ucapnya.

"Jadi saudara-saudara kita yang menerima bantuan ini menerima secara utuh, itu bisa kami pastikan," imbuh Haris.

Ia menambahkan, Pos Indonesia juga telah membuka saluran pengaduan publik untuk menampung laporan masyarakat bila ditemukan dugaan pemotongan atau pungutan liar dalam proses penyaluran. Namun hingga saat ini, menurutnya, belum ada laporan semacam itu.

"Kita sudah buka saluran juga informasi, mana tahu ya ada oknumnya. Tapi sampai saat ini, sejauh tahun 2020 sampai sekarang kami belum ada yang menerima laporan terjadinya pemotongan itu," ucap Haris.