- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya mendengarkan masukan publik terkait dugaan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sebelum gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto.
- Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru, sejalan dengan pesan Megawati Soekarnoputri.
- Sementara itu, anggota DPR My Esti Wijayati menilai, pemberian gelar tersebut bisa menimbulkan kontradiksi sejarah dan menyinggung perasaan korban rezim Orde Baru.
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan soal pentingnya mempertimbangkan catatan-catatan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebelum memberikan gelar pahlawan nasional kepada seseorang.
Hal itu ditegaskan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika ditanya soal sikap PDIP mengenai rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Ia mengungkapkan bahwa partai mendengarkan berbagai masukan yang menyoroti isu HAM yang belum terselesaikan.
"Kami mendengarkan masukan dari civil society, dari perguruan tinggi banyak yang memberikan catatan terkait dengan human right, pelanggaran yang belum dilakukan upaya untuk mengatasi itu," ujar Hasto ditemui di Komplek Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2025).
Hasto juga menyinggung pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang pernah memberikan catatan mengenai pelanggaran HAM.
Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari sikap PDIP yang sejalan dengan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tidak terburu-buru dalam memberikan gelar pahlawan.
"Prof. Mahfud ketika menjadi Menko Polhukam pernah memberikan catatan tentang pelanggaran HAM yang tentu saja ini menjadi bagian sikap PDIP yang tadi disampaikan Ibu Megawati jangan begitu mudah memberikan gelar pahlawan," tegas Hasto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, melihat perlu adanya beberapa hal krusial yang perlu diverifikasi dan dikaji secara mendalam sebelum keputusan diambil.
Esti secara khusus menyoroti potensi kontradiksi historis dan logis jika gelar tersebut diberikan.
"Tentu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional. Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja," ujar Esti dalam kesempatan yang sama.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan nasib korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa Orde Baru.
Menurutnya, pemahaman sejarah akan menjadi tidak jelas jika para reformis yang berjuang melawan rezim Orde Baru dihadapkan pada status Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Pemahamannya juga menjadi enggak clear ketika juga di situ muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu. Nah kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah saya kira ini juga perlu diclearkan terlebih dahulu," tegasnya.
TERPOPULER
