- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berulang kali mempertanyakan kebutuhan rakyat akan Kereta Cepat Whoosh, lebih memprioritaskan pendidikan, bendungan, pupuk, dan riset
- PDIP menyoroti perubahan kebijakan jaminan negara dan mengusulkan pembangunan jalur ganda kereta api sebagai alternatif yang lebih berpihak pada kepentingan publik, termasuk untuk pengembangan transportasi di Sumatera
- PDIP juga menyoroti potensi aspek geologis di Bandung dan dampak pada perkebunan Walini, serta mendesak kepala daerah untuk fokus pada program yang mengangkat harkat rakyat dan ekonomi kerakyatan
Suara.com - Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kembali memanas setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara blak-blakan mengungkap pandangan partainya yang telah disampaikan kepada pemerintah sejak awal.
Hasto menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berulang kali mempertanyakan urgensi proyek ini dibandingkan kebutuhan dasar rakyat.
Dalam pernyataannya di Komplek Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2025), Hasto mengungkapkan kekhawatiran PDIP terhadap prioritas pembangunan.
"Kemarin kami melaporkan ke Ibu Megawati, saya menjadi saksi, bagaimana Bu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," ujar Hasto.
Menurut Hasto, Megawati selalu menempatkan kebutuhan rakyat di atas segalanya. Ia lebih memprioritaskan sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, pembangunan bendungan untuk mendukung petani, penyediaan pupuk yang krusial pada masa tanam, serta investasi dalam riset untuk membangun daya saing bangsa.
"Bukannya kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita," tambahnya.
PDIP juga menyoroti perubahan kebijakan terkait jaminan negara pada proyek kereta cepat dan mendesak pentingnya penguasaan teknologi oleh anak bangsa.
Hasto bahkan menyebut bahwa Megawati pernah mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) kereta api sebagai alternatif yang lebih baik, tidak hanya untuk Jawa tetapi juga untuk pengembangan transportasi publik di Sumatera.
"Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh dikedepankan," tegasnya.
Baca Juga: Dugaan Mark Up Whoosh, KPK Janji Ungkap Fakta di Balik Proyek Kereta Cepat
Meskipun menyadari bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Joko Widodo, Hasto menegaskan bahwa PDIP sebagai partai politik telah menyampaikan masukan hingga tiga kali.
Partainya juga menyoroti potensi aspek geologis di kawasan Bandung yang memerlukan perhatian khusus, serta dampak yang mungkin terjadi terhadap perkebunan, khususnya di Walini.
"Apalagi kita melihat adanya potensi terkait aspek Geologis di kawasan Bandung yang perlu menjadi perhatian, kemudian perkebunan di Walini," kata Hasto.
Ia menekankan pentingnya bagi setiap kepala daerah untuk fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan dan mampu mengangkat harkat rakyat, dengan menjadikan sektor ekonomi kerakyatan sebagai prioritas utama.
"Itu yang seharusnya menjadi prioritas," pungkasnya.
