Infografis
- PDIP menegaskan telah memberi masukan sejak awal terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dinilai kurang memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat.
- Hasto Kristiyanto menyebut Megawati Soekarnoputri berulang kali menyoroti pentingnya pembangunan untuk pendidikan, riset, dan sektor pertanian.
- Ia juga menekankan perlunya pemerintah dan kepala daerah fokus pada program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan proyek simbolik semata.
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menyuarakan pandangannya terkait polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan bahwa partainya telah memberikan masukan dan catatan kepada pemerintah sejak awal.
Hasto menggarisbawahi kekhawatiran PDIP terhadap prioritas pembangunan dan potensi dampak dari proyek tersebut sebelum dibangun kala itu.
Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali mempertanyakan urgensi kereta cepat dibandingkan kebutuhan dasar rakyat.
"Kemarin kami melaporkan ke Ibu Megawati, saya menjadi saksi, bagaimana Bu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," ujar Hasto ditemui di Komplek Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2025).
Menurut Hasto, Megawati lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat seperti pendidikan, pembangunan bendungan untuk petani, penyediaan pupuk, serta kepentingan riset untuk membangun daya saing bangsa.
"Bukannya kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita," tambahnya.
PDIP juga menyoroti perubahan kebijakan terkait jaminan negara pada proyek kereta cepat dan pentingnya penguasaan teknologi oleh anak bangsa.
Hasto menyebut bahwa Megawati bahkan pernah mengusulkan pembangunan doble track kereta api sebagai alternatif yang lebih baik, termasuk untuk pengembangan transportasi publik di Sumatera.
"Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh dikedepankan," tegasnya.
Baca Juga: Kala Megawati Kenang Momen Soeharto Tolak Bung Karno Dimakamkan di TMP
Meskipun menyadari keputusan akhir berada di tangan Joko Widodo, Hasto menegaskan bahwa PDIP sebagai partai politik telah menyampaikan masukan hingga tiga kali.
Ia juga menyoroti potensi aspek geologis di kawasan Bandung yang memerlukan perhatian khusus, serta dampak terhadap perkebunan.
"Apalagi kita melihat adanya potensi terkait aspek Geologis di kawasan Bandung yang perlu menjadi perhatian, kemudian perkebunan di Walini," kata Hasto.
Ia menekankan pentingnya bagi kepala daerah untuk fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan dan mengangkat harkat rakyat, khususnya sektor ekonomi kerakyatan, sebagai prioritas utama.
"Itu yang seharusnya menjadi prioritas," pungkasnya.
