- Presiden Prabowo Subianto mengambil tanggung jawab penuh atas pelunasan utang Kereta Cepat Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun
- Pembayaran utang tidak akan menggunakan APBN, melainkan akan dialokasikan dari dana hasil sitaan negara dari para koruptor
- Proyek Whoosh tidak lagi dilihat dari sisi keuntungan bisnis, melainkan sebagai kewajiban pelayanan publik (public service obligation) yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih polemik utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh yang sempat membuat kementerian saling lempar tanggung jawab.
Secara tegas, Prabowo menyatakan utang tersebut akan dilunasi menggunakan uang negara hasil rampasan dari para koruptor.
Keputusan ini menjadi titik terang setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menolak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang tersebut. Prabowo meminta semua pihak untuk tidak lagi meributkan masalah ini.
"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," beber Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa sumber dana untuk membayar cicilan utang tahunan sebesar Rp 1,2 triliun itu sudah ada.
Ia secara spesifik menunjuk uang yang berhasil disita negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
Bukan Untung Rugi, Tapi Manfaat untuk Rakyat
Prabowo juga mengubah narasi mengenai proyek Whoosh. Ia meminta agar kereta cepat tidak lagi dipandang dari kacamata untung dan rugi secara bisnis.
Menurutnya, semua sarana transportasi publik adalah bentuk kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
"Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," tegasnya.
Manfaat yang dimaksud Prabowo antara lain pengurangan kemacetan dan polusi udara di koridor Jakarta-Bandung.
"Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," jelasnya.
Sikap ini diambil di tengah laporan keuangan entitas anak PT KAI (Persero), PT PSBI, yang mencatatkan kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024.
Jika dirata-ratakan, konsorsium BUMN harus menanggung beban kerugian dari KCIC sebesar Rp 11,493 miliar setiap harinya.
TERPOPULER
