Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir

Suara.com - Sidang lanjutan sengketa tambang nikel di Halmahera Timur antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Namun, dalam sidang kali ini, petinggi PT Wana Kencana Sejati (WKS), Yakop alias Yopi, kembali tidak memenuhi panggilan majelis hakim.

Pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang telah meminta agar Yakop dihadirkan, mengingat ketidakhadirannya tanpa alasan yang jelas.

Ketidakhadiran tersebut menimbulkan pertanyaan soal komitmen saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Kini, dalam sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan bahwa Yakop, yang akan dihadirkan sebagai ahli, sedang sakit dan tengah dirawat di rumah sakit.

JPU juga menyerahkan surat keterangan sakit kepada majelis hakim yang disaksikan oleh pihak kuasa hukum kedua belah pihak.

OC Kaligis Tolak Pembacaan Pernyataan Saksi

Dalam persidangan, JPU meminta agar pernyataan Yakop dibacakan di hadapan majelis hakim, dengan alasan pernyataan tersebut telah diambil di bawah sumpah.

Namun, hal ini ditentang keras oleh OC Kaligis, salah satu kuasa hukum Awwab dan Marsel.

OC Kaligis menilai pembacaan pernyataan tersebut tidak sah, karena Yakop sebelumnya pernah diperiksa oleh penegak hukum dan berpotensi dijadikan tersangka.

“Saksi ini penting yang mulia,” katanya dalam ruang sidang, Rabu (5/11/2025).

OC Kaligis menegaskan bahwa kehadiran saksi sangat krusial untuk mengungkap kebenaran materiil perkara. Ia kemudian meminta agar majelis hakim kembali memanggil Yakop secara resmi.

Setelah melalui perdebatan, majelis hakim akhirnya menyepakati untuk kembali memanggil Yakop dalam sidang berikutnya.

“Jangan-jangan besok pas mau sidang sakit lagi,” celetuk OC Kaligis.

Latar Belakang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur

Sengketa ini bermula ketika PT Position dan PT Wana Kencana Sejati (WKS) melakukan aktivitas pertambangan di wilayah yang berada dalam area izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Wana Kencana Mineral (WKM).

Untuk melindungi wilayah izin tersebut, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang memasang patok sebagai tanda batas.

Namun, tindakan itu bukan dilakukan langsung oleh keduanya, melainkan hanya dalam bentuk penandaan batas area IUP yang sah milik WKM.

Kasus ini kini menjadi perhatian banyak pihak karena dinilai menggambarkan kompleksitas tata kelola dan penegakan hukum di sektor pertambangan nikel Indonesia, terutama di kawasan kaya mineral seperti Halmahera Timur.