Pahlawan Nasional Kontroversial: Marsinah dan Soeharto Disandingkan, Agenda Politik di Balik Layar?

Suara.com - Rencana pemerintah untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah dan Presiden ke-2 RI Soeharto secara bersamaan menuai kontroversi tajam. Kematian Marsinah pada 1993 terjadi di era Orde Baru dan kasusnya belum tuntas, sehingga penyematan gelar pahlawan untuk keduanya dinilai sangat problematis.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menilai wacana ini hanyalah agenda politik untuk meraih simpati buruh, sekaligus upaya "cuci dosa" bagi Soeharto. Menurutnya, penuntasan kasus pembunuhan Marsinah jauh lebih penting daripada pemberian gelar.

“Pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah tidak ada artinya jika kasusnya tidak diungkap dan kebijakan pemerintah masih antiburuh,” kata Wahyu kepada Suara.com, Jumat (7/11/2025).

Wahyu, yang juga adik dari aktivis Wiji Thukul, menduga ini adalah manuver politik Presiden Prabowo Subianto untuk Pemilu 2029 dan upaya mengalihkan perhatian dari penolakan masif terhadap gelar pahlawan bagi Soeharto.

“Dia (Prabowo) memakai jalur melingkar dengan mempahlawankan Marsinah terlebih dahulu, baru kemudian Soeharto,” tuding Wahyu.

Kontradiksi Marsinah dan Soeharto

Sentimen serupa disuarakan oleh masyarakat. Yulia (29) menilai rencana ini "konyol", terutama karena kasus pembunuhan Marsinah yang terjadi di era Soeharto belum terselesaikan.

“Yang harus dipertanyakan itu, pemahaman pahlawan nasional itu apa sampai kandidatnya Soeharto?” ucap Yulia.

Sementara itu, Amira (28) menyebut Marsinah dan Soeharto sebagai dua figur yang bertolak belakang: yang satu simbol perlawanan buruh, yang lain simbol rezim represif dengan rekam jejak pelanggaran HAM dan korupsi.

Penjelasan Pemerintah

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa nama Soeharto, Marsinah, dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk dalam 49 nama yang secara administratif memenuhi syarat sebagai calon pahlawan nasional.

Fadli menjelaskan bahwa usulan tersebut telah melalui proses berjenjang dari daerah hingga pusat, serta telah diuji secara akademik dan ilmiah.

"Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Riwayat perjuangannya telah diteliti dengan saksama melalui beberapa tahap," kata Fadli di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11).

Dari 49 nama tersebut, 24 di antaranya akan menjadi prioritas untuk diseleksi lebih lanjut menjelang Hari Pahlawan pada 10 November.