Sekda Ponorogo 12 Tahun Menjabat, KPK Bongkar 'Jimat' Jabatannya: Setor ke Bupati?

Suara.com - Kekuasaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono (AGP), yang tak tergoyahkan selama 12 tahun akhirnya runtuh di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, lembaga antirasuah itu tengah membongkar 'jimat' yang membuat Agus begitu lama bercokol di salah satu posisi paling strategis di birokrasi tersebut.

Agus Pramono ditetapkan sebagai salah satu dari empat tersangka dalam pusaran korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ia terseret dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD Dr. Harjono, hingga gratifikasi yang turut menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama penyidikan adalah menelusuri bagaimana Agus bisa mempertahankan jabatannya melintasi berbagai periode kepemimpinan. KPK menduga ada aliran dana dari Agus kepada bupati untuk mengamankan posisinya.

“Jadi, dia menerima (dugaan suap, red.) dari kepala dinas, dan kemudian untuk mempertahankannya apakah dia memberi juga kepada bupati? Itu yang sedang kami dalami,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (9/11/2025).

Meski demikian, Asep menegaskan bahwa saat ini status Agus Pramono masih sebagai tersangka penerima suap, bukan pemberi. Namun, pintu untuk pengembangan kasus ke arah tersebut masih sangat terbuka lebar.

KPK juga menduga kuat bahwa Agus Pramono berperan sebagai 'pintu gerbang' atau perantara dalam praktik lancung jual beli jabatan di Pemkab Ponorogo, sebelum akhirnya kesepakatan akhir berada di tangan Bupati Sugiri Sancoko.

“Jadi, yang mengurus jabatan ini, pengurusan jabatan, itu melalui Sekda juga. Jadi, Sekda (dahulu, red.) kemudian ke Bupati, seperti itu,” kata Asep menjelaskan alur dugaan korupsi tersebut.

Penetapan tersangka ini diumumkan KPK pada 9 November 2025. Selain Sekda Agus Pramono dan Bupati Sugiri Sancoko (SUG), dua nama lain yang ikut terseret adalah Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM), dan seorang pihak swasta bernama Sucipto (SC).

Dalam konstruksi perkaranya, KPK membagi kasus ini menjadi tiga klaster. Untuk suap pengurusan jabatan, Bupati Sugiri dan Sekda Agus diduga menjadi penerima, sementara Direktur RSUD Yunus Mahatma sebagai pemberi.

Pada klaster proyek RSUD, Bupati Sugiri dan Direktur Yunus menjadi penerima dari pihak swasta Sucipto. Terakhir, pada klaster gratifikasi, Bupati Sugiri diduga menerima dari Direktur Yunus.