REGIONAL:
- Penyidik Kejari menggeledah Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jaktim.
- Pernyataan gubernur ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahannya.
- Penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen dan barang bukti yang diperkirakan akan menjadi kunci dalam mengungkap kejahatan ini.
Suara.com - Sebuah skandal dugaan korupsi senilai Rp9 miliar terkait proyek pengadaan mesin jahit dan senar kini tengah diselidiki intensif oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur.
Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Kejari melakukan penggeledahan di Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jaktim.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas kejaksaan untuk menuntaskan kasus yang merugikan uang rakyat ini.
"Saya sudah mendapatkan laporan dari Wali Kota semalam dan kami akan memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti itu," tegas Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Pernyataan gubernur ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahannya.
Meskipun demikian, Pramono menambahkan bahwa proses yang dilakukan sejauh ini baru sebatas penggeledahan dan belum ada penahanan yang dilakukan.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh, mengungkapkan bahwa penggeledahan ini adalah bagian krusial dari upaya penyidikan atas proyek pengadaan mesin jahit dan senar yang telah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2024.
Dalam operasi penggeledahan tersebut, penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen dan barang bukti yang diperkirakan akan menjadi kunci dalam mengungkap kejahatan ini.
"Beberapa dokumen yang kami ambil untuk sementara berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), komputer, Unit Pemrosesan Pusat (Central Processing Unit/CPU), dan beberapa dokumen lainnya," jelas Adri.
Adri menegaskan bahwa semua barang bukti yang disita akan diinventarisir dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan resmi penyitaan.
Langkah ini diambil untuk memperkuat proses penyidikan dan memastikan seluruh dokumen terkait pengadaan dapat diperiksa secara menyeluruh, demi menelusuri aliran dana dan mengungkap aktor di balik dugaan korupsi ini. (Antara)
TERPOPULER