REGIONAL:
- Paradoks soal penegakan HAM tersebut tercermin dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara selaku pemegang kewajiban.
- Asfinawati juga menyinggung soal adanya kebebasan mencerminkan sebuah kemajuan sebuah negara.
- Paradoks soal penegakan HAM tersebut tercermin dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara selaku pemegang kewajiban.
Suara.com - Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM), Asfinawati, mengatakan saat ini masih terlalu banyak paradoks dalam penegakan HAM di Indonesia.
Paradoks soal penegakan HAM tersebut tercermin dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara selaku pemegang kewajiban.
“Pertanyaannya, mungkin nggak sih penegakan HAM, mungkin ada penegakan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kalau negaranya adalah pemegang kewajiban,” katanya di kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (12/11/2025).
“Jadi pemegang kewajiban adalah negara, tapi yang melakukan pelanggaran adalah pemerintah, bagian dari negara,” Asfinawati menambahkan.
Asfinawati mengatakan, tugas Komnas HAM yang harus menghilangkan paradoks tersebut. Pasalnya jika tidak, maka penegakan HAM hanya sebuah omong kosong belaka.
“Menurut saya, komnas HAM bagian dari menghilangkan paradoks itu. Karena kalau nggak, nggak masuk akal. Negara disuruh menegakkan hak asasi manusia, tapi pelanggarannya juga negara,” jelasnya.
Asfinawati juga menyinggung soal adanya kebebasan mencerminkan sebuah kemajuan sebuah negara.
Ia mengatakan, jika ada penelitian yang memiliki relevansi antara kebebasan dan kemajuan.
“Jadi negara-negara yang tidak punya kebebasan beragama, tidak punya kebebasan sipil, itu indeks ekonominya juga rendah, negaranya jadi negara gagal ujung-ujungnya, dan banyak contohnya,” ucapnya.
TERPOPULER
