Kuasa Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Cs Bukan Proses Hukum Murni: Ada Tangan-tangan Kekuasaan

Suara.com - Penetapan delapan tersangka, termasuk pakar telematika Roy Suryo, dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memicu polemik panas. Pihak Roy Suryo Cs menuding ada kekuatan besar yang bermain di balik proses hukum yang dijalankan Polda Metro Jaya, menyebutnya jauh dari kata murni.

Ahmad Khozinudin, kuasa hukum para tersangka, secara terang-terangan menyuarakan kecurigaan adanya intervensi kekuasaan dalam penetapan status hukum kliennya.

Menurutnya, langkah kepolisian ini lebih didasari oleh desakan dari pihak pendukung penguasa ketimbang bukti hukum yang kuat.

"Kami kuat dugaannya karena ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka," kata Khozinudin kepada awak media di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/11/2025).

Khozinudin juga menyoroti langkah Polda Metro Jaya yang dinilai sepihak dalam menetapkan status tersangka. Ia mengklaim bukti-bukti yang diajukan penyidik tidak memiliki kaitan langsung dengan substansi tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya.

"Walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan, dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa memuatkan tuduhan ada pencemaran," ujar Khozinudin.

Di lokasi yang sama, Roy Suryo menegaskan bahwa perlawanan hukum yang mereka lakukan bukan sekadar untuk kepentingan pribadi.

Ia memposisikan dirinya dan rekan-rekannya sebagai perwakilan suara rakyat yang menginginkan perubahan fundamental di Indonesia.

"Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Negeri ini sudah lama, lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis dan utamanya adalah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk penggunaan ijazah palsu," ucap Roy Suryo dengan nada tegas.

Tersangka lainnya, Rismon Sianipar, menantang balik tuduhan penyidik terkait rekayasa atau manipulasi data. Ia meminta kepolisian untuk membuktikan tuduhannya dengan basis ilmiah yang jelas dan mengancam akan menempuh jalur hukum jika tuduhan tersebut tidak terbukti.

"Mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian. Jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya digital image processing, jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang," ungkap Rismon.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah secara resmi mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam kasus ini. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menyatakan bahwa para tersangka dijerat dengan berbagai pasal berlapis.

"Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit dan manipulasi data elektronik," kata Irjen Pol Asep Edi Suheri saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11).

Penyidik membagi delapan tersangka itu ke dalam dua klaster dengan jeratan pasal yang berbeda. Klaster pertama (ES, KTR, MRF, RE, dan DHL) dan klaster kedua (RS, RHS, dan TT) dijerat dengan kombinasi pasal dari KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE," tutur Edi.

Sementara itu, klaster kedua dikenakan pasal yang lebih kompleks, mencakup Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang ITE.