Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR

Erick Tanjung, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 14 November 2025 | 15:04 WIB
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. (Dok: DPR)
baca 10 detik
  • Menkes Budi Gunadi berencana hapus sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan yang merepotkan.

  • Rujukan akan berbasis kompetensi agar pelayanan lebih cepat dan efisien bagi pasien.

  • DPR mendukung penuh, sebut ini terobosan yang akan meringankan beban masyarakat luas.

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana strategis untuk merombak sistem rujukan berjenjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Wacana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan mempercepat pelayanan bagi pasien.

Rencana tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (13/11/2025).

Dalam paparannya, Menkes Budi menyoroti kelemahan sistem yang berlaku saat ini, yang dinilainya bertele-tele dan boros. Ia mencontohkan kasus pasien serangan jantung yang membutuhkan bedah jantung terbuka.

"Sekarang kalau orang kena serangan jantung, dia dari puskesmas harus masuk dulu ke rumah sakit tipe C, lalu dirujuk lagi ke tipe B, baru ke tipe A. Padahal yang bisa melakukan tindakan itu sudah jelas tipe A," katanya.

Menurut Menkes, sistem ini tidak hanya membuang waktu pasien, tetapi juga menyebabkan pemborosan anggaran BPJS. Sebagai solusi, ia mengusulkan sistem rujukan berbasis kompetensi.

"Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi. Dengan demikian, BPJS tidak usah keluar uang tiga kali, cukup sekali saja langsung ke rumah sakit yang paling atas (sesuai kompetensi)," jelasnya.

Dukungan dari Parlemen

Rencana ini mendapat sambutan baik dari pimpinan Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menilai wacana tersebut sebagai terobosan yang akan sangat meringankan beban masyarakat.

"Saya menyambut baik rencana Menkes tersebut. Rujukan berjenjang selama ini sangat merepotkan masyarakat, apalagi jika penyakitnya tergolong berat," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

baca juga

Meskipun demikian, ia juga memprediksi adanya konsekuensi, yaitu rumah sakit tipe A dan B yang berkualitas akan mengalami lonjakan pasien, sementara rumah sakit tipe C berpotensi sepi pengunjung. Namun, secara keseluruhan, ia mendukung langkah ini demi efisiensi dan kemudahan akses bagi pasien.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR

Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR

News | Jum'at, 14 November 2025 | 08:18 WIB

Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?

Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?

News | Jum'at, 14 November 2025 | 07:56 WIB

Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?

Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?

News | Kamis, 13 November 2025 | 20:34 WIB

Terkini

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

News | Senin, 29 Juni 2026 | 23:37 WIB

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 21:35 WIB

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:44 WIB

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:41 WIB

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:22 WIB

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:43 WIB

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:36 WIB

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:24 WIB

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:10 WIB

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:04 WIB

×