Infografis
-
KPK periksa sejumlah pendamping PKH dari Jawa Tengah terkait kasus korupsi bansos.
-
Pemeriksaan mendalami proses distribusi bansos beras tahun 2020 oleh rekanan Kemensos.
-
Staf Ahli Mensos dan beberapa petinggi perusahaan swasta telah dicekal ke luar negeri.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Jawa Tengah pada Jumat (14/11/2025). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial atau bansos beras di Kementerian Sosial pada tahun 2020.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangan para saksi mengenai proses distribusi bansos beras di wilayah mereka masing-masing.
“Penyidik mendalami apakah proses yang dijalankan sesuai dengan kontrak antara pihak DNR (PT Dosni Roha) dengan Kemensos, termasuk kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” kata Budi kepada wartawan, Senin (17/11/2025).
Pemeriksaan yang berlangsung di Polrestabes Semarang itu melibatkan para pendamping PKH dari Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto, sebagai tersangka dalam kasus ini.
Selain menetapkan tersangka, KPK juga telah mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, antara lain:
Edi Suharto: Staf Ahli Menteri Sosial (sebelumnya menjabat Dirjen Pemberdayaan Sosial & Dirjen Rehabilitasi Sosial).
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo: Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik.
Kanisius Jerry Tengker: Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022.
Herry Tho: Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik periode 2021–2024.
