REGIONAL:
- Prabowo ingin uang negara sitaan dari para pelaku korupsi itu dibelikan Papan Interaktif Digital.
- Pemerintah memiliki uang untuk membayar utang Whoosh, salah satunya dari sitaan koruptor.
- Uang dari salah satu sitaan koruptor juga bisa digunakan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan untuk memanfaatkan uang sitaan dari para koruptor untuk menjalankan sejumlah program.
Terbaru, kepala negara ingin menggunakannya untuk membiayai program digitalisasi pembelajaran.
Prabowo ingin uang negara sitaan dari para pelaku korupsi itu dibelikan Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP). Hal ini ia sampaikan dalam acara peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
"Kita nanti rencananya tiap kelas ada (tersedia panel interaktif digital). Semua uang-uang koruptor kita kejar nanti, maling-maling kita akan kejar semua supaya anak-anak kita pintar-pintar," kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo sudah lebih dulu menyampaikan keinginan untuk mempergunakan uang sitaan dari koruptor untuk pembiayana sejumlha hal, semisal utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, dan lainnya.
Bayar Utang Whoosh
Diketahui dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo memastikan pemerintah memiliki uang untuk membayar utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap menanggung pembiayaan utang Whoosh.
Prabowo menegaskan Indonesia memiliki uang untuk membayar utang Whoosh.
Terlebih setelah pemerintahan yang ia pimpin melakukan efisiensi anggaran serta menyita aset dan uang dari para koruptor.
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Nggak saya kasih kesempatan," kata Prabowo.
"Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," sambung Prabowo.
Biayai LPDP
Prabowo membuka kemungkinan menyumbangkan sebagian dari uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hal itu diungkapkan Prabowo di hadapan Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna satu tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) sore.
Sebelumnya, pada pagi hari Prabowo menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.255.244.538.149,00 oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung.
TERPOPULER