Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan

Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali mengingatkan bahwa pembangunan di Indonesia masih menyisakan jejak ketidakadilan, terutama bagi kelompok perempuan.

Isu ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Triana Komalasari, dalam diskusi buku “Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami” pada Selasa, 25 November 2025.

Menurut Triana, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak setiap kali sebuah proyek pembangunan dijalankan.

“Perempuan itu menjadi kelompok yang paling terdampak. Bahkan menurut saya, perempuan itu situs pertama yang mengalami risiko terhadap pembangunan itu sendiri,” tegasnya.

Dampaknya hadir dalam bentuk yang sangat nyata: mulai dari hilangnya akses air bersih, berkurangnya lahan produktif, hingga pencemaran lingkungan. Dan semua ini, kata Triana, paling dulu dirasakan oleh perempuan.

“Lahan-lahan yang sudah tercemar akibat pembangunan itu amat dirasakan perempuan,” ujarnya.

Pembangunan Tak Bisa Dilihat Hanya Sebagai Kemajuan Fisik

Triana mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dipahami sebatas transformasi infrastruktur atau teknologi.

Ada biaya sosial yang harus diperhitungkan—dan selama ini, perempuanlah yang banyak menanggungnya.

“Pembangunan itu bukan cuma sekadar transformasi teknologi. Kita harus menyadari, siapa yang membayar pembangunan itu,” kata Triana.

Ia menilai kondisi di lapangan, termasuk krisis iklim, menunjukkan bagaimana dampak buruk pembangunan justru lebih terasa dibanding manfaatnya bagi perempuan di wilayah terdampak.

Data Komnas Perempuan: Perempuan Kehilangan Lebih dari Sekadar Tanah

Komnas Perempuan telah mendokumentasikan kasus-kasus terkait konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hasilnya menunjukkan pola yang seragam: perempuan kehilangan ekosistem hidupnya.

“Hilangnya kehidupan dan sumber nafkah itu perempuan yang paling terdampak. Perempuan adat dan perempuan desa punya relasi sangat erat dengan tanah, hutan, dan air,” jelasnya.

Karena itu, ketika lahan digusur atau dialihfungsikan, yang musnah bukan hanya sumber pendapatan, melainkan seluruh sistem kehidupan mereka.

Pembangunan Juga Memicu Kekerasan dan Minim Partisipasi Perempuan

Triana mengungkapkan bahwa proyek-proyek pembangunan sering membawa dampak lanjutan berupa meningkatnya kekerasan berbasis gender di sekitar kawasan proyek.

Selain itu, perempuan kerap tidak dilibatkan dalam proses konsultasi secara substansial. Pelibatan yang terjadi sering hanya formalitas.

“Bisa jadi diajak, tapi hanya formalitas. Yang penting ada,” katanya.

Padahal, partisipasi publik—termasuk perempuan—merupakan syarat mutlak agar pembangunan sesuai kebutuhan warga.

Komnas Perempuan Siapkan Agenda Perlindungan 2025–2030

Sebagai langkah ke depan, Komnas Perempuan menetapkan 15 agenda perlindungan bagi perempuan adat untuk periode 2025–2030. Agenda ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan komunitas adat dan kelompok masyarakat sipil.

“Kami mencoba menjadikan agenda itu strategi advokasi bersama kelompok komunitas masyarakat adat,” pungkas Triana.

Reporter: Safelia Putri