- Pemprov Jawa Tengah meraih peringkat ketiga kualitas data terbaik dari Kemendukbangga pada 26 November 2025 di Jakarta.
- Penghargaan diterima atas kecepatan waktu penyajian data yang nantinya akan digabungkan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Data Pemutakhiran 2025 menjadi acuan Pemprov Jateng dalam menentukan kebijakan intervensi berbagai program prioritas daerah.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah maraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada urutan ketiga kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi.
Piagam penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
"Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)," kata Taj Yasin.
Data-data itu, kata dia, akan memberikan gambaran kondisi keluarga yang ada. Contohnya tentang keluarga berencana, kelompok rentan, dan lainnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, tercatat ada 10.941.764 keluarga di provinsi ini. Data itu dicatat dari Pemutakhiran Data Keluarga 2025 secara nasional.
Dari jumlah itu, terdapat keluarga yang meniliki anak di bawah dua tahun (baduta) sebanyak 132.170, bawah lima tahun (balita) sebanyak 1.168.499. Kemudian keluarga yang memiliki pasangan suami istri (PUS) dengan istri berusia 15-49 tahun berjumlah 5.424.614, serta kondisi lansia mencapai 5.131.488.
"Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya. Itu harapan dari pendataan ini," kata Taj Yasin.
Taj Yasin mengatakan, banyak program yang dijalankan oleh Pemprov Jateng untuk mengintervensi berbagai persoalan didasarkan data-data tersebut, di antaranya Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK), pengentasan kemiskinan, dan lainnya.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji mengatakan, sejauh ini telah tercatat ada sebanyak 74.092.313 keluarga secara nasional yang telah dilakukan Pemutakhiran Data Keluarga 2025. Jumlah itu baru sekitar 84,1% dari jumlah estimasinya mencapai 88.121.992 keluarga.
Menurut dia, kerangka data itu dinilai penting untuk menjalankan program-program pembangunan keluarga di Indonesia.
Ia berharap, semua lembaga dan instansi pemerintah bisa menggunakan data tersebut sebagai mercusuar pengambilan keputusan.
TERPOPULER
