Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah

Dwi Bowo Raharjo

Kamis, 27 November 2025 | 19:24 WIB
Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah
Eks Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
baca 10 detik
  • Yuddy Chrisnandi mengungkapkan maraknya nepotisme dan titipan dalam rekrutmen CPNS sebelum implementasi CAT 100%.
  • Dahulu, 80 hingga 90 persen penerimaan CPNS berdasarkan jalur rekomendasi pimpinan instansi daerah.
  • Yuddy mewajibkan seleksi CPNS 100% menggunakan sistem CAT sejak awal menjabat untuk menjamin transparansi dan keadilan.

Suara.com - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, membongkar sisi gelap sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di masa lampau.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum sistem Computer Assisted Test (CAT) diterapkan secara menyeluruh, praktik nepotisme dan titipan pejabat sangat marak terjadi.

Dalam wawancaranya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Yuddy menceritakan pengalamannya saat awal menjabat sebagai menteri.

Ia mengaku kerap menerima permintaan dari berbagai pihak untuk meloloskan calon pegawai.

"Banyak ya, saya lupa dan kebanyakan itu dari kalangan kepala-kepala daerah," ungkap Yuddy dikutip pada Kamis (27/11/2025).

Yuddy menjelaskan bahwa sebelum reformasi birokrasi dilakukan secara total, penggunaan teknologi dalam seleksi CPNS hanyalah kedok semata.

Menurutnya, saat itu kuota penerimaan melalui jalur murni atau CAT sangat minim.

"Awalnya ketika saya diberikan kepercayaan menjadi menteri, CAT itu hanya proforma biasa. Yang ada dua jalur khusus ya, jalur CAT ini yang digunakan mungkin hanya 10 persen sampai 20 persen saja dari total yang akan diterima," jelasnya.

Sisanya, yakni sekitar 80 hingga 90 persen rekrutmen, dilakukan melalui jalur biasa yang berbasis rekomendasi.

baca juga

Keputusan kelulusan saat itu sepenuhnya berada di tangan pimpinan instansi yang membuka lowongan.

Melihat kondisi tersebut, Yuddy mengambil langkah tegas.

Peserta mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar di kantor Balai Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Rabu (16/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Peserta mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar di kantor Balai Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Rabu (16/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Ia menilai sistem afirmasi manual, seperti rekrutmen khusus untuk wilayah perbatasan atau Papua, kerap menjadi celah kecurangan karena sulitnya mengontrol integritas tim seleksi di lapangan.

"Lalu begitu saya masuk, saya pelajari, saya putuskan bahwa tidak bisa begini. Jadi itu saya hapus semua," tegasnya.

Sejak tahun pertama menjabat, Yuddy mewajibkan penggunaan sistem seleksi berbasis komputer (CAT) sebesar 100 persen.

Sistem ini menjamin transparansi di mana hasil ujian bisa diakses oleh publik secara real-time.

"Sehingga pada saat orang masuk mengerjakan tugas, satu setengah jam kemudian dia keluar, dia akan tahu hasilnya berapa. Jadi saat itu juga dan sampai sekarang, alhamdulillah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sejak periode pertama Presiden Joko Widodo hingga saat ini, sistem rekrutmen ASN sudah berjalan sangat adil.

Sistem ini membuka peluang bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau status sosial.

"Anak petani juga yang hebat bisa masuk, anak pejabat yang memang betul-betul ikut seleksi tidak dicurigai. Jadi fair, orang masuk pegawai negeri saat ini ya," kata Yuddy.

Saking ketatnya sistem CAT, Yuddy mengaku tidak bisa membantu siapa pun yang ingin masuk PNS melalui jalur belakang, termasuk rekan sesama menteri maupun keluarganya sendiri.

"Gak bisa titip-titipan, menteri nitip, gak bisa. Bahkan keluarga saya minta tolong ke saya, saya katakan gak bisa lagi, karena sistemnya ya ini tes," kenangnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap pelamar wajib lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) terlebih dahulu.

Meskipun ada tahap wawancara di akhir, probabilitas kecurangan dinilai sangat kecil karena penyaringan utama telah dilakukan secara digital dan objektif.

"Tapi kan itu sudah sangat kecil probabilitas, sudah sangat kecil karena dasarnya dia harus lulus dulu," pungkasnya.

Reporter: Safelia Putri

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Isu Ijazah Jokowi Mengemuka, Yuddy Chrisnandi: SE 2015 Tidak Pernah Diterbitkan untuk Itu

Isu Ijazah Jokowi Mengemuka, Yuddy Chrisnandi: SE 2015 Tidak Pernah Diterbitkan untuk Itu

News | Kamis, 27 November 2025 | 18:50 WIB

CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwal, Alur Seleksi, dan Formasi untuk Lulusan SMA

CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwal, Alur Seleksi, dan Formasi untuk Lulusan SMA

Lifestyle | Kamis, 20 November 2025 | 09:17 WIB

Kemenkeu Rekrut 4.350 CPNS Setiap Tahun Hingga 2029, Total 19.500 Pegawai Baru

Kemenkeu Rekrut 4.350 CPNS Setiap Tahun Hingga 2029, Total 19.500 Pegawai Baru

Bisnis | Senin, 17 November 2025 | 15:34 WIB

CPNS Kemenkeu 2026 Tidak Dibuka untuk Sarjana Non-kedinasan: Hanya Lulusan SMA

CPNS Kemenkeu 2026 Tidak Dibuka untuk Sarjana Non-kedinasan: Hanya Lulusan SMA

Bisnis | Senin, 17 November 2025 | 14:21 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×