Infografis
- Pemerintah mengakui kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar memperparah bencana banjir di Sumatera yang menewaskan lebih 800 korban.
- Sekretaris Kabinet dan Kapolri menegaskan investigasi serius terhadap penyebab bencana serta asal-usul ribuan kayu gelondongan.
- Satgas PKH diturunkan untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar di hulu sungai menggunakan bantuan analisis citra satelit.
Suara.com - Di tengah duka mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera yang telah merenggut lebih dari 800 korban jiwa, sebuah pengakuan penting akhirnya datang dari pemerintah.
Bukan hanya cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan diakui menjadi faktor krusial yang memperparah skala bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sorotan utama kini tertuju pada temuan ribuan ton kayu gelondongan berukuran raksasa yang tersapu arus deras, menguatkan dugaan adanya praktik pembalakan liar masif di hulu sungai.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap fakta ini. Seiring dengan operasi penyelamatan korban yang menjadi prioritas utama, investigasi serius terhadap kerusakan lingkungan kini menjadi agenda mendesak.
"Seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga dan selain faktor cuaca ekstrem, tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius," kata Teddy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
"Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini," tambah Teddy sebagaimana dilansir Antara.
Sinyal keseriusan pemerintah untuk membongkar 'dosa ekologis' ini diperkuat oleh langkah cepat Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengusut tuntas asal-usul kayu-kayu tersebut.
Sebuah tim gabungan akan segera dibentuk untuk melakukan penyelidikan mendalam. Kapolri memastikan proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu jika ditemukan adanya pelanggaran.
"Besok (Kamis, 4/12), kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan guna melakukan proses penyelidikan terkait peristiwa yang terjadi. Tentunya jika ada pelanggaran hukum, kita proses," kata Kapolri.
Baca Juga: Menteri PMK Bantah Penjarahan Beras di Sibolga: Bantuan untuk Warga Banjir, Bukan Kerusuhan
Langkah serupa juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menko PMK Pratikno mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah diterjunkan langsung ke lapangan.
Dengan bantuan teknologi citra satelit, satgas akan melacak dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pembalakan liar tersebut.
"Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," katanya.
Banjir bandang yang menerjang tiga provinsi di Sumatera sejak Selasa, 25 November 2025, telah meninggalkan luka yang sangat dalam. Berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari Rabu, jumlah korban jiwa telah mencapai 804 orang, sementara 634 lainnya masih dalam pencarian.
Temuan kayu-kayu yang sebagian besar tampak dipotong rapi menggunakan mesin menjadi bukti visual yang menyakitkan, menunjukkan bagaimana kerakusan manusia dapat mengubah fenomena alam menjadi bencana kemanusiaan yang dahsyat.
