- Tim Biro Hukum KPK menyatakan dalil permohonan praperadilan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak termasuk lingkup hakim.
- KPK menekankan hakim praperadilan tidak berwenang menilai substansi pokok perkara korupsi kuota haji tersebut.
- Yaqut ditetapkan tersangka kasus kuota haji bersama stafnya; kerugian negara mencapai Rp622 miliar berdasarkan BPK.
Suara.com - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dalil permohonan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus kuota haji bukan ruang lingkup hakim praperadilan. KPK menilai permohonan Gus Yaqut dianggap error in objecto.
"Dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan terkait surat penetapan tersangka, surat pemberitahuan penetapan tersangka, kewenangan pimpinan termohon dalam surat penetapan tersangka,” kata Tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
“Penghitungan kerugian keuangan negara, hukum acara pidana yang diberlakukan dalam penanganan perkara a quo, merupakan dalil-dalil yang bukan merupakan lingkup praperadilan atau di luar aspek formil yang menjadi lingkup kewenangan hakim praperadilan," imbuhnya.
KPK menyatakan ketentuan ruang lingkup hakim praperadilan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP 1981, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 28 April 2015, dan Perma Nomor 4 Tahun 2016.
KPK mengatakan penghitungan kerugian keuangan negara juga bukan ruang lingkup praperadilan.
"Bahwa surat penetapan tersangka dan surat pemberitahuan penetapan tersangka merupakan dokumen administrasi dalam penyidikan atau administratif yudisial, bukan merupakan upaya paksa sehingga bukan lingkup praperadilan," jelasnya.
KPK mengatakan hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi atau materi pokok perkara tindak pidana korupsi, apalagi pemeriksaan pada persidangan praperadilan yang dilakukan oleh hakim tunggal dan diberi batasan waktu tujuh hari sejak sidang dibuka. KPK mengatakan permohonan praperadilan Yaqut seharusnya ditolak.
"Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang telah mencampurkan substansi perkara pada kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan ranah kewenangan praperadilan menjadikan dalil-dalil permohonan menjadi tidak jelas atau kabur atau obscuur libel," jelasnya.
Sebelumnya, pihak Gus Yaqut meminta pengadilan membatalkan status tersangka yang menjeratnya. Yaqut menilai bukti yang dipakai KPK tidak sah.
Baca Juga: Terjaring OTT, Bupati Pekalongan Alasan Tak Paham Birokrasi Karena Berlatar Belakang Musisi Dangdut
Diketahui, Yaqut bersama staf khususnya yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Namun, keduanya belum ditahan.
KPK juga telah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan terhadap kedua tersangka dalam bepergian ke luar negeri hingga 12 Agustus 2026.
KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat, salah satunya kediaman Yaqut di kawasan Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, hingga ruang Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama.
Sejumlah barang bukti yang dianggap terkait dalam perkara ini telah disita penyidik, di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.
Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara disebut mengalami kerugian sejumlah Rp622.090.207.166,41 (Rp622 miliar) dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan tahun 2023 dan 2024 tersebut.
Angka tersebut keluar beberapa waktu lalu, jauh setelah Yaqut dan Ishfah ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka.
