Infografis
- Wabah penyakit menular seperti diare dan ISPA muncul di lokasi pengungsian korban banjir Sumatera akibat sanitasi buruk.
- Charles Honoris (DPR RI) meminta Kemenkes segera mengintensifkan pengawasan dan intervensi medis bagi para pengungsi.
- Infrastruktur kesehatan lumpuh, lebih dari 15 rumah sakit dilaporkan tidak beroperasi di tiga provinsi terdampak bencana.
Suara.com - Derita para korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera kini bertambah dengan munculnya ancaman baru yang tak kalah membahayakan, wabah penyakit menular. Di tengah kondisi pengungsian yang serba terbatas, berbagai penyakit dilaporkan mulai menjangkiti warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Kondisi mengkhawatirkan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menegaskan bahwa ancaman kesehatan ini adalah masalah serius yang harus segera mendapat penanganan intensif dari pemerintah pusat.
Berdasarkan laporan situasi harian yang diterima pihaknya, Charles membeberkan sejumlah penyakit spesifik yang telah ditemukan menyebar di antara para pengungsi. Kondisi sanitasi yang buruk dan kepadatan di lokasi pengungsian menjadi pemicu utamanya.
"Dan kami juga sudah menerima laporan bahwa berbagai penyakit seperti... Yang sudah ditemukan penyakit seperti... yang banyak ya, diare, ISPA, leptospirosis,” kata Charles saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
Menyikapi temuan ini sebagai sebuah alarm bahaya, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tidak tinggal diam. Charles meminta Kemenkes segera meningkatkan pengawasan dan memastikan intervensi medis dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
"Dan oleh karena itu kami meminta Kemenkes untuk memonitor terus dan mencari apa yang dibutuhkan sehingga pelayanan kesehatan tepat sasaran dan juga tetap bisa diberikan kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Tantangan penanganan krisis kesehatan ini menjadi semakin pelik lantaran lumpuhnya infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak.
Charles menyuarakan keprihatinan mendalam atas laporan bahwa banyak fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), termasuk rumah sakit, yang tidak dapat beroperasi akibat terjangan bencana.
"Jadi, dari yang saya terima kemarin, saya lupa angka pastinya ya, tetapi jumlah fasyankes yang tidak beroperasi sepertinya semakin bertambah. Jumlah rumah sakit, kalau saya tidak salah ingat, sudah lebih dari 15 rumah sakit yang tidak beroperasi di tiga provinsi yang terdampak banjir,” jelasnya.
Baca Juga: Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan
Meski demikian, ia memastikan bahwa DPR akan terus mengawal dan memantau perkembangan situasi di lapangan setiap hari untuk memastikan langkah-langkah penanganan yang diambil pemerintah berjalan efektif.
“Iya, kami sudah meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk terus memonitor, bahkan sampai sekarang kami masih mendapatkan situation report setiap hari tentang kondisi kesehatan yang ada di tempat bencana, lokasi bencana ya,” tuturnya.
Lebih jauh, Charles juga menyoroti kelompok rentan lain, yakni para pengungsi yang memiliki riwayat penyakit bawaan atau kronis. Ia menekankan pentingnya ketersediaan obat-obatan rutin bagi mereka, agar bencana ini tidak memutus akses pengobatan yang bisa berakibat fatal.
“Termasuk juga inventori obat-obatan yang memang dibutuhkan di lapangan. Karena kami juga ingin menjaga agar masyarakat yang saat ini misalnya menjalani pelayanan kesehatan, menjalani pengobatan secara rutin, jangan sampai karena adanya bencana mereka akhirnya tidak mendapatkan pelayanan sehingga kondisinya bisa memburuk,” pungkasnya.
