Asta Cita Jalan, Polri Dibenahi: Kinerja Nyata Prabowo-Gibran Setahun Ini Dibongkar FPIR

Suara.com - Satu tahun berjalan, kinerja nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dikupas oleh berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) yang menyoroti sejumlah capaian signifikan, mulai dari implementasi program pro-rakyat hingga langkah strategis memperkuat posisi Polri sebagai representasi sipil.

Dalam sebuah sarasehan bersama mahasiswa di Kalibata, Jakarta, Jumat (5/12/2025), FPIR secara gamblang membeberkan apa yang mereka sebut sebagai bukti konkret dari kerja pemerintahan baru ini.

Menurut mereka, program unggulan Asta Cita bukan lagi sekadar janji kampanye, melainkan sudah terealisasi di lapangan.

Ketua Umum FPIR, Fauzan Ohorella, menyatakan bahwa dampak dari program tersebut sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

"Program Asta Cita telah menunjukan kinerja nyata pemerintahan Prabowo-Gibran, selama satu tahun ini. Hal ini bisa di lihat dengan masifnya program sekolah rakyat untuk kemajuan pendidikan anak bangsa, perbaikan gizi melalui Makan Bergizi Gratis hingga pada balita," ujar Fauzan Ohorella dalam diskusi tersebut.

Gaya Kepemimpinan Merangkul, Demokrasi Diklaim Menguat

FPIR juga menyoroti komitmen Prabowo-Gibran dalam memperkuat pilar demokrasi Indonesia. Fauzan menilai, pemerintahan saat ini berhasil merangkul semua pihak demi mengakomodasi kepentingan rakyat secara maksimal, menjadikan pemerintah sebagai pusat demokrasi dan perwakilan masyarakat sipil.

Gaya kepemimpinan keduanya pun tak luput dari perhatian. Presiden Prabowo dinilai selalu peka terhadap dinamika di lingkungan pemerintahannya, sementara Wapres Gibran tetap menunjukkan sikap rendah hati dalam berkomunikasi, baik dengan jajaran kabinet maupun masyarakat.

"Kaca mati kami, ini adalah epic moment, tentang cara dan sikap tenang pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menguatkan sistem demokrasi kita. Dan kami nilai, era Prabowo-Gibran ke depan akan menjadi pembenahan juga perbaikan sistem di tingkatan lainnya," tandas dia.

Kembalikan Roh Anak Kandung Reformasi

Salah satu kinerja nyata yang menjadi fokus utama FPIR adalah upaya menjaga dan mereformasi institusi Polri. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan Polri tetap berada di jalurnya sebagai representasi sipil.

Fauzan menyebut, konsep Presisi (prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan) yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi rujukan utama dalam proses reformasi budaya di tubuh Korps Bhayangkara.

"Presisi Kapolri harus menjadi roh perbaikan dan pembenahan institusi. Membangun sel-sel baru untuk menjalankan amanat cita-cita reformasi, yang menjadi bagian perjuangan dari rakyat. Menata ulang etika, humanisme, dan profesionalisme penegakan hukum Polri," imbuh dia.

Langkah konkret Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara. Menurut Fauzan, komite ini mengemban amanat mutlak untuk melakukan restorasi menyeluruh.

"Komite Reformasi Polri harus sangat objektif, sehingga dapat memunculkan solusi konkret dalam mengambil kebijakan strategis terhadap institusi. Tidak tendensi akibat degradasi tekanan atau intervensi publik. Sebab Polri adalah anak kandung reformasi yang diperjuangkan rakyat," jelas dia.

Dia menambahkan bahwa rakyat adalah landasan utama dalam setiap kebijakan yang akan diambil, dengan tujuan mengembalikan amanah reformasi agar Polri dapat sepenuhnya melindungi, mengayomi, dan melayani.

"Polri harus kembali menunjukkan eksistensi sebagai anak kandung reformasi. Penegakan hukum Polri adalah pertahanan akhir masyarakat, sebab institusi Polri bagian dari civil supremacy, yang diamanatkan oleh konstitusi melalui jalur reformasi," kata Fauzan menambahkan.

Pandangan Pakar Hukum

Pandangan serupa juga datang dari kalangan akademisi. Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Jaya Baya, Rorano, yang turut hadir dalam diskusi, menyoroti sinyal kuat dari Presiden Prabowo dalam pemberantasan KKN yang dianggap sebagai akar kemiskinan struktural.

Menurutnya, kebijakan konkret seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil adalah bukti nyata kehadiran negara.

"Kebijakan Presiden Prabowo untuk membangun 300 jembatan di pelosok Indonesia menjadi lentera bagi pendidikan masa depan generasi kita. Inilah perwujudan konkret bahwa negara harus selalu hadir dan sigap dalam membangun Indonesia Raya," pungkas Rorano.