Peran Gereja Jadi 'Benteng' Masyarakat Adat di Konflik Panas Bumi Manggarai Tuai Pujian

Suara.com - Peran Gereja Katolik di Flores, khususnya di Manggarai Raya, dalam menyuarakan kepentingan publik kembali mendapat sorotan tajam.

Pengamat politik senior Boni Hargens, secara terbuka mengapresiasi sikap Gereja yang dinilainya konsisten menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat adat, terutama dalam polemik panas bumi (geothermal) yang terus memanas.

Menurut Boni, Gereja telah menjelma menjadi salah satu aktor kunci yang tidak hanya mengawal, tetapi juga berani menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Sikap ini menjadi penyeimbang krusial di tengah kompleksitas pembangunan daerah.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara utama dalam diskusi publik bertajuk 'Mengevaluasi Logika Pembangunan di Manggarai: Tradisi Lokal Vs Politik Korup' di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta, pada Sabtu (6/12/2025).

Acara yang dihelat oleh Teras Literasi Nusa Tenggara Timur itu juga menghadirkan narasumber kompeten lainnya, seperti Analis Politik Senior Boni Hargens, Peneliti Senior Formappi Lucius Karus, dan Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman.

Boni menyoroti sikap tegas Gereja Katolik di Flores terkait proyek geothermal sebagai bukti nyata keberpihakan tersebut. Ia merujuk pada surat gembala prapaskah yang dikeluarkan oleh para uskup se-Flores pada Maret 2025.

Surat itu, kata dia, secara eksplisit menyerukan pertobatan ekologis dan menolak proyek geothermal karena dinilai tidak selaras dengan konteks geografis Flores yang kaya akan gunung, bukit, dan memiliki sumber air terbatas.

Proyek raksasa itu dikhawatirkan dapat memicu dampak destruktif pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Meski begitu, ia juga memaparkan realitas di lapangan yang tidak hitam-putih. Ia memahami bahwa di setiap rencana pembangunan, selalu ada pro dan kontra.

Bahkan di dalam komunitas adat yang terdampak langsung, terjadi polarisasi antara kelompok yang mendukung dan yang menolak proyek panas bumi, masing-masing dengan argumentasinya sendiri.

"Ketika Anda pergi ke kampung lokasi geotermal, seperti Wae Sano, Wewo, Poco Leok, ada orang-orang yang pro, dan ada orang-orang yang kontra. Di beberapa tempat ada yang lebih kontra, di beberapa tempat ada yang lebih pro. Saya mengerti mengapa orang-orang menolak, dan saya mengerti mengapa orang-orang mendukung geotermal. Dan saya pikir kedua-duanya sangat berani dalam usaha mereka untuk melakukan hal yang menurut mereka benar," beber dia.

Akar Masalah: Cengkeraman Bosisme Lokal

Boni Hargens juga menyoroti akar masalah yang lebih dalam, yakni fenomena "bosisme lokal" yang menurutnya menjadi biang kerok carut-marutnya pembangunan di Manggarai Raya.

Para bos lokal ini, kata Boni, mengkooptasi proses pembangunan demi keuntungan pribadi dan kroni mereka.

"Berdasarkan penelitian saya sejak tahun 2005, di berbagai daerah termasuk di Manggarai, bos-bos lokal ini sudah mulai mengendalikan pembaharuan sejak proses politik Pilkada. Dengan berbagai sumber daya yang mereka miliki, baik itu sumber daya ekonomi, politik, birokrasi bahkan sosial budaya, bos-bos lokal ini mengatur kepala daerah yang akan menang di proses pilkada. Setelah menang, mereka mengendalikan Bupati dalam proses pembangunan," jelas Boni.

Melawan cengkeraman bosisme ini diakui tidak mudah. Boni pun menawarkan dua langkah strategis: penguatan partisipasi publik yang bermakna dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Kelompok masyarakat baik itu gereja, kelompok adat, media, dan mahasiswa harus memperkuat partisipasi dalam kebijakan-kebijakan publik termasuk proses pembangunan. Harus mengontrol jalannya pemerintahan dengan suara-suara kritis dan diskusi hari ini merupakan salah satu bentuk partisipasi bermakna dan diharapkan diteruskan ke depannya," imbuh Boni.

"Begitu juga dengan penguatan penegakan hukum sehingga bupati-bupati atau pejabat daerah yang diduga terlibat kasus hukum, harus ditindak secara tegas. Jadi, kombinasi penguatan partisipasi bermakna dan penegakan hukum, bisa membuat para Kepala daerah, pejabat daerah, elite politik lokal dan para pengambil keputusan di level lokal, benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat termasuk di Manggarai Raya," Boni Hargens menambahkan.