Bencana Sumatera 2025 Dinilai Lebih Dahsyat dari Tsunami Aceh, Para Eks BRR Bersuara

Suara.com - Sarasehan daring bertajuk Rekoleksi Pengetahuan dan Pembelajaran dari Aceh-Nias yang digelar Sabtu (6/12/2025) menjadi panggung refleksi mendalam mengenai penanganan bencana besar di Indonesia.

Forum yang diikuti para eks-pegawai BRR Aceh-Nias itu menyoroti bencana banjir dan tanah longsor akibat Topan Senyar di Sumatera, yang kini dinilai melampaui skala tsunami Aceh 2004.

Hujan ekstrem yang dipicu Topan Senyar menghantam tiga provinsi sekaligus Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menciptakan bencana hidrometeorologi masif. Lahan-lahan yang sudah rusak dan terdegradasi memperparah dampak bencana.

Menurut data BNPB per 4 November 2025, korban meninggal hampir mencapai 900 orang, lebih dari 500 orang hilang, dan jutaan warga mengungsi.

Banyak wilayah masih terisolasi karena listrik, komunikasi, dan infrastruktur transportasi lumpuh. Situasi ini memicu desakan kuat publik agar pemerintah menetapkan status bencana nasional.

Dalam forum tersebut, Heru Prasetyo, mantan Direktur Hubungan Luar Negeri dan Donor BRR, menegaskan bahwa krisis kali ini menuntut kepemimpinan yang jauh lebih besar dari sekadar manajemen bencana.

Ia menyebut bencana Sumatera sebagai kombinasi kompleks antara tsunami Aceh, pandemi Covid-19, lumpur Lapindo, dan dampak perubahan iklim.

“Yang dihadapi sekarang bukan hanya bencana alam, tapi bencana lingkungan hidup dan berbagai krisis lain,” ujar Heru.

Pendapat lebih tajam disampaikan Sudirman Said, eks Deputi Kelembagaan dan SDM BRR sekaligus pengurus PMI.

Ia menyebut luas wilayah terdampak bencana Sumatera 2025 setara dengan gabungan Pulau Jawa, Madura, dan Bali.

“Dalam hal skala landaan, ini sudah melampaui tsunami 2004,” ujarnya.

Ia menegaskan asas kesemestaan PMI: bahwa bencana di mana pun adalah urusan kemanusiaan seluruh dunia, di atas kepentingan politik apa pun.

Sudirman juga mengingat pesan almarhum Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BRR Aceh-Nias, yang menekankan integritas dalam kerja kemanusiaan. “Jangan pernah kotori tanganmu dengan tindakan yang tidak terpuji,” kenangnya.

Eks Kepala BRR Nias, William Sabandar, mengingatkan bahwa dalam situasi krisis seorang pemimpin harus turun langsung dan membangun pola pikir darurat.

“Leadership itu bukan hanya soal komando, tapi mengombinasikan respons jangka pendek dan rencana jangka panjang,” katanya.

Amin Subekti, eks Deputi Keuangan BRR, menambahkan pentingnya kecepatan dan fleksibilitas dalam mengambil keputusan.

Pemulihan Aceh-Nias membutuhkan dana sekitar USD 7 miliar, sebagian besar dari donor internasional dan NGO. Menurutnya, kolaborasi semacam itu hanya terjadi ketika pemerintah bergerak cepat dan luwes.

Avi Mahaningtyas menilai keberhasilan Aceh-Nias banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kuntoro yang inklusif dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Nannie Hudawati menegaskan perlunya terobosan, bukan birokrasi yang menghambat.

“Saat ini kita justru butuh leadership yang berani, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Para peserta sarasehan sepakat bahwa pengetahuan dan pengalaman dari pemulihan Aceh-Nias seharusnya menjadi model dalam menangani bencana Sumatera 2025.

Mereka berharap forum ini bisa menjadi kanal yang memengaruhi cara berpikir pemangku kebijakan.

“Kita punya pengalaman dan ide, yang tidak kita punya hanya otoritas. Jika ini bisa diagregasi menjadi platform kerja dan didorongkan kepada pihak berwenang, dampaknya bisa sangat positif,” pungkas Sudirman.

Sarasehan ini diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri, Nalar Institute, dan Centre for Innovation Policy and Governance, bekerja sama dengan Institut Deliverologi Indonesia dan BRR Institute.