Sinyal Tegas Kapolri di Tengah Banjir Sumatra, Ujian Nyata Reformasi dan Presisi Polri

Suara.com - Di tengah duka mendalam akibat bencana banjir bandang dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebuah fenomena tak biasa menjadi sorotan utama, lautan kayu gelondongan yang menyapu bersih pemukiman warga.

Merespons tragedi yang diduga kuat akibat keserakahan manusia ini, Kapolri bergerak dengan dua perintah utama yakni mengerahkan personel maksimal untuk membantu rakyat sekaligus mengusut tuntas dalang di balik praktik illegal logging yang memicu malapetaka.

Bencana kali ini bukanlah banjir biasa. Jutaan kubik kayu dalam bentuk gelondongan berbagai ukuran menjadi proyektil mematikan yang menghancurkan rumah, jembatan, sekolah, hingga tempat ibadah.

Fenomena alam yang mengerikan ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto dan langsung direspons oleh Kapolri dengan menurunkan tim investigasi khusus.

Langkah cepat ini sekaligus membantah spekulasi awal bahwa kayu-kayu tersebut hanyalah pohon yang tumbang terbawa arus. Fakta di lapangan berbicara lain.

Tim di lokasi menemukan banyak batang kayu memiliki nomor seri, sebuah penanda yang lazim digunakan dalam industri perkayuan. Selain itu, kondisi kayu yang sudah terpotong rapi tanpa dahan, ranting, dan akar menguatkan dugaan bahwa ini adalah hasil pembalakan liar skala masif.

"Fakta ini yang direspons cepat Kapolri melibatkan semua institusi baik BNPB, TNI, KLH, pemda setempat, menunjukkan keseriusan dan pendekatan kolaboratif dalam penanganan bencana sekaligus penegakan hukumnya," ujar Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air ( FAKTA) RI, Mukhlis Ramlan, Minggu (7/12/2025).

Respons tegas Kapolri ini dipandang sebagai lebih dari sekadar operasi penegakan hukum biasa. Ini adalah panggung pembuktian dari semangat Reformasi Polri yang terus digalakkan.

Rakyat menantikan apakah aparat benar-benar mampu menyeret para pelaku kejahatan lingkungan ini ke pengadilan, terutama para "dalang" yang mungkin selama ini tak tersentuh.

Kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Akibat ulah segelintir pihak, hutan yang menjadi paru-paru dan benteng pertahanan alam dibabat habis, menyebabkan nyawa-nyawa tak berdosa melayang dan kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu pemulihan sangat lama.

Di tengah upaya evakuasi dan pencarian korban, publik menaruh harapan besar pada pundak Presiden dan Kapolri untuk menghentikan total semua praktik pembalakan liar di seluruh penjuru negeri.

Perintah untuk mengusut tuntas ini menjadi momentum krusial bagi kepolisian untuk menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Aksi di Sumatra ini menjadi tolok ukur nyata dari efektivitas program Presisi Polri. Bukan hanya tentang kecepatan respons dalam membantu korban, tetapi juga tentang ketajaman dalam mengungkap kejahatan terorganisir yang merusak masa depan bangsa.

"Dan inilah menjadi uji presisi dan reformasi Polri untuk sepenuhnya totalitas pengabdian untuk bangsa dan negara," kata Mukhlis Ramlan.