- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menolak tawaran jabatan menteri demi mengurus partai.
- Penolakan ini disampaikan saat seminar Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.
- Fokus mengurus partai dianggap Hasto sebagai kontribusi penting pencegahan korupsi bangsa.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, alasan pribadinya enggan menduduki kursi pejabat negara, termasuk posisi menteri.
Ia mengaku lebih memilih untuk mengabdikan diri sepenuhnya mengurus partai demi menghindari godaan jabatan.
Hal itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan komitmennya untuk fokus menjalankan tugas-tugas kepartaian.
Menurutnya, jika partai mampu melakukan pembenahan secara sistematis, maka PDIP bisa menjadi kontributor penting dalam pencegahan korupsi di Indonesia.
Alasan inilah yang mendasari keputusannya menolak tawaran masuk kabinet.
"Maka dari situlah saya berjanji saya enggak mau jadi pejabat negara. Takut enggak tahan godaan. Maka ditawari menjadi Menteri dua kali saya enggak mau," kata Hasto.
Dalam kesempatan tersebut jugq, Hasto mengakui bahwa dirinya pernah menjadi pejabat negara saat menjabat sebagai anggota Dewan.
Namun, ia memilih untuk mencukupkan pengabdiannya di parlemen hanya dalam satu periode.
Baca Juga: DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
Bagi Hasto, berkiprah di jalur politik praktis melalui partai juga merupakan bentuk pengabdian yang setara nilainya dengan pejabat publik.
“Saya tidak mau menjadi pejabat negara karena apa? Membangun institusi partai politik itu juga bagian dari dedikasi bangsa dan negara. Itu pilihan saya," pungkasnya.
