Infografis
- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaitkan bencana alam dengan korupsi sumber daya alam di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
- Ia menekankan korupsi SDA, seperti mafia tambang, memerlukan dukungan kekuasaan dan harus jadi prioritas pemberantasan.
- Hasto mengingatkan integritas aparat penegak hukum penting, serta perlunya menjaga independensi lembaga peradilan.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti korelasi erat antara bencana alam yang melanda sejumlah daerah dengan praktik korupsi sumber daya alam (SDA).
Ia menyebut korupsi di sektor ini sebagai 'pencurian besar' yang melibatkan persekongkolan mafia dan penyalahgunaan kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk “Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam” di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan, bahwa mafia tambang dan pembalakan liar (illegal logging) tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya bekingan dari pemegang kekuasaan.
“Yang namanya mafia, tidak akan eksis tanpa dukungan kekuasaan. Itulah yang saya paparkan ketika menjadi Deputi Tim Transisi Presiden Terpilih 2014," kata Hasto.
Ia menilai, kerusakan lingkungan yang memicu bencana belakangan ini merupakan dampak dari kebijakan yang salah dan koruptif. Hasto bahkan menyebut hal ini sebagai otokritik bagi semua pihak.
"Apa yang terjadi sangat memprihatinkan kita bersama. Kerusakan ekologis yang menyebabkan banjir dahyat di Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan. Ini juga menjadi otokritik kita,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya menyasar kasus-kasus kecil, melainkan harus memprioritaskan kejahatan ekologis dan finansial yang merugikan negara secara masif.
“Fokus pemberantasan korupsi harus diarahkan pada kasus-kasus besar, seperti yang kita saksikan dari kerusakan ekologi, kejahatan finansial seperti penggelapan pahak, pemberian ijin-ijin konsesi pertambagan dan pemanfaatan hutan, seperti illegal logging, illegal fishing, hingga tambang ilegal. Itu harus menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Baca Juga: Unit K-9 Polri Jadi Andalan di Medan Sulit Pencarian Korban Banjir Agam
Selain itu, Hasto secara khusus menyoroti integritas aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum adalah bentuk pelanggaran yang paling tidak bisa ditoleransi.
"Termasuk bagi aparat penegak hukum, saya pikir juga perlu disentuh karena yang paling diharamkan itu justru [korupsi] dari aparat penegak hukum. Kita begitu perhatian begitu ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan tekanan-tekanan terhadap aparat penegak hukum,” kritik Hasto.
Hasto pun berharap agar independensi lembaga peradilan tetap terjaga dari intervensi pihak manapun.
“Yang penting ke depannya adalah bagaimana tidak boleh ada suatu tekanan-tekanan terlebih kepada lembaga-lembaga peradilan, lembaga-lembaga penegak hukum di dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal political corruption dan upaya PDIP dalam membenahi diri melalui pelembagaan partai.
