Suara.com - Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mengatakan, bencana yang terjadi tiga provinsi terdampak banjir, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak langsung pada terganggunya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).
Oleh karena itu, Ditjen Dukcapil segera melakukan langkah cepat, antara lain berupa Pemetaan wilayah kabupaten/kota terdampak, Pendataan sarana dan prasarana layanan, Pendataan penduduk terdampak, serta pendataan kebutuhan mendesak, termasuk blangko KTP-el dan perlengkapan layanan lainnya seperti akses internet Starlink, panel surya, ribbon, dan film juga akan disiapkan untuk memperkuat layanan di daerah.
Hal ini dikemukakannya dalam rapat dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dengan melibatkan jajaran internal Ditjen Dukcapil serta Dinas Dukcapil provinsi, dan kabupaten/kota terdampak, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil harus hadir di tengah warga, meski dalam kondisi darurat,” tegas Dirjen dalam rapat tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Dukcapil menurunkan tim pusat ke lokasi terdampak. Untuk Provinsi Aceh diturunkan sebanyak 16 personel dengan koordinator: Direktur Bina Aparatur Dukcapil, Erliani Budi Lestari, dan Direktur Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil Muhammad Farid. Adapun penugasan tim tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang (5 personel), Aceh Timur (4 personel), Langsa (5 personel).
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 14 personel dengan Koordinator Tim Direktur PIAK Brigjen (Pol) M. Nuh Al Azhar, dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah, Agus Irawan. Tim ini terbagi daerah penugasannya, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (4 personel), Tapanuli Utara (4 personel), dan Sibolga (4 personel).
Untuk Provinsi Sumatera Barat diterjunkan sebanyak 14 personel dengan Koordinator Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Handayani Ningrum. Tim bertugas di Kabupaten Padang Pariaman (4 personel), Solok (4 personel), dan Agam (4 personel).
Untuk setiap provinsi, Tim Ditjen Dukcapil akan berkolaborasi dgn Dinas Dukcapil provinsi, dan Disdukcapil kabupaten/kota di lokasi bencana dan Disdukcapil sekitarnya. Layanan ini juga merupakan tindak lanjut lantaran sebelumnya sudah dimulai di sejumlah titik bencana, termasuk membantu identifikasi korban dengan memindai sidik jari yang langsung terkoneksi database Dukcapil.
Menanggapi hal tersebut, Menteri dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera membuka posko layanan darurat di lokasi terdampak, dengan fokus pada pergantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir.
Baca Juga: Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!
“Dokumen kependudukan adalah hak dasar warga. Dalam kondisi bencana, negara harus hadir untuk memastikan identitas dan akses layanan publik tetap terjamin,” tegasnya.
Selain dokumen kependudukan, Mendagri juga mengimbau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menyiapkan layanan cetak ulang ijazah yang rusak atau hilang.
"Semua layanan pergantian dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan ini gratis sehingga diharapkan dapat membantu korban banjir, khususnya pelajar dan mahasiswa, agar tidak terhambat dalam melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan," kata Mendagri, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025) lalu.
Dengan penugasan pemerintah ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri memastikan bahwa masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan Adminduk secara maksimal, termasuk pergantian dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana. Kehadiran tim pusat diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan dasar dan menjamin hak identitas warga tetap terlindungi. ***
