- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut 22 PBPH seluas lebih 1 juta hektare atas perintah Presiden Prabowo.
- Pencabutan dilaksanakan pada Senin (15/12/2025) di Jakarta berdasarkan arahan rapat di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025).
- Total penertiban PBPH nakal sejak Februari hingga kini telah mencapai sekitar 1,5 juta hektare luas hutan.
Suara.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas lebih dari 1 juta hektare.
Ia mengatakan pencabutan PBPH tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (14/12/2025).
Raja Juli mengatakan ia diperintahkan Prabowo untuk lebih berani menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat, dan yang mengganggu lingkungan hidup dan hutan.
"Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian," jata Raja Juli sebelum Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).
Raha Juli mengatakan dalam kurun waktu satu tahun,Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare.
"Teman-teman masih ingat pada tanggal 3 Februari yang lalu saya sudah mencabut 18 PBPH seluas 1,5 juta hektare ditambah hari ini 1 juta hektare maka sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektare hutan kita," kata Raja Juli.
