- Permintaan Donald Trump agar Korea Selatan mengirim bantuan militer ke Selat Hormuz memicu perdebatan domestik di Seoul.
- Pengiriman pasukan Korea Selatan ke luar negeri memerlukan persetujuan Majelis Nasional sesuai konstitusi negara tersebut.
- Keterlibatan militer di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan Iran bagi Seoul.
Suara.com - Permintaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar Korea Selatan mengirim dukungan militer ke Selat Hormuz memicu perdebatan politik di Seoul.
Dilansir dari The Korea Herald, permintaan Trump dinilai tidak mudah direalisasikan karena harus melewati prosedur hukum serta persetujuan parlemen.
Trump sebelumnya meminta beberapa negara sekutu, termasuk Korea Selatan, ikut menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah konflik dengan Iran.
Hingga kini, pemerintah Seoul menyatakan belum menerima permintaan resmi dari Washington, tetapi diskusi internal sudah mulai dilakukan.
Menurut konstitusi Korea Selatan, pengiriman pasukan ke luar negeri umumnya memerlukan persetujuan Majelis Nasional.
Aturan ini memberi kewenangan parlemen untuk menyetujui deklarasi perang, pengerahan pasukan, maupun perubahan misi militer di luar wilayah negara.
Perdebatan semakin kuat karena misi yang diminta berpotensi menempatkan pasukan Korea Selatan di zona konflik aktif.
Pengamat militer menilai situasi di Selat Hormuz berbeda dari operasi sebelumnya karena risiko konfrontasi langsung dengan Iran lebih besar.
Fokus pembahasan juga tertuju pada kemungkinan pengerahan Unit Cheonghae, satuan angkatan laut Korea Selatan yang selama ini bertugas dalam operasi anti-pembajakan di Teluk Aden.
Baca Juga: Kok Jadi Berantem? Trump Sebut Pemimpin Israel Lemah, Netanyahu Balas Begini
Pada 2020, wilayah operasi unit tersebut pernah diperluas hingga Selat Hormuz, tetapi saat itu tidak melibatkan pertempuran langsung.
Sejumlah politisi oposisi menegaskan bahwa pengerahan baru harus mendapat persetujuan parlemen.
Mereka menilai pengiriman kapal perang ke kawasan konflik merupakan keputusan besar yang tidak bisa diambil sepihak oleh pemerintah.
Sebagian anggota parlemen dari partai pemerintah juga menyuarakan kekhawatiran serupa.
Mereka menilai keterlibatan dalam operasi militer di Timur Tengah bisa membuat Korea Selatan menjadi target serangan dan memperburuk hubungan dengan Iran.
Donald Trump sempat memperingatkan masa depan NATO bisa sangat buruk jika negara-negara sekutu tidak membantu membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pasokan minyak dunia.
