- Presiden Prabowo menyatakan pemulihan normalitas bencana Sumatra diperkirakan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
- Pemerintah telah mengirim 1.000 alat berat dan merencanakan pembangunan segera 2.000 unit hunian korban bencana.
- Prabowo menegaskan situasi bencana terkendali meskipun mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI dan Polri.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan bencana Sumatra hingga bisa benar-benar kembali normal membutuhkan waktu tidak sebentar. Ia menyebut waktu yabg dibutuhkan sekitar tiga bulan.
Prabowo lantas meminta maaf perihal tersebut.
"Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam tiga hari, empat hari, lima hari. Mungkin, mungkin dua, tiga bulan aktivitas akan benar-benar normal," kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Meski demikian, Prabowo bersyukur penanganan bencana di tiga provinsi tersebur berangsur-angsur telah dilakukan.
"Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya karena kabel-kabel kalau lewat air yang masih banjir, itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati," ujar Prabowo.
"Jadi, PU itu PLN bekerja dengan sangat sangat menghadapi kondisi yang sangat menantang dan mereka sudah di situ sudah belasan hari," kata Prabowo.
Sementara itu mengenai pembangunan hunian bagi korban bencana, Prabowo mengatakan sudah memerintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Menteri Pekerjaan Umum.
"Pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah segera akan mulai dibangun. 1.000 alat berat sudah dikirim, antara lain truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet-toilet portable. 50 jembatan Bailey sedang kita kerjakan, 7 tadi sudah jadi," tutur Prabowo.
"Akses jalan darat sebagian besar telah pulih. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika," sambungnya.
Sebut Sudah Terkendali
Prabowo merespons tuntutan banyak pihak agar banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional.
Menjawab ini, Prabowo menegaskan situasi terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali," kata Prabowo dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
"Saya monitor terus, ya," sambung Prabowo.
Prabowo sekaligus menjawab tudingan-tudingan yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kepala negara menegaskan kehadiran pemerintah, semisal lewat pengeragan prajurit TNI-Polri ke medan bencana.
"Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. 50.000 itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja, ya, unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain," kata Prabowo.
"Kita sudah kerahkan sekarang lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang tiap hari Medan ke lokasi-lokasi, Halim ke provinsi-provinsi tersebut," sambung Prabowo.
Prabowo menyampaikan pemerintah juga telah merencanakan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
"Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya," kata Prabowo.
"Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada, kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," tandasnya.