7 Fakta Panas Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, dari Adu Tuntutan Hingga Narasi Sesat

Suara.com - Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas. Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus yang mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membedah perkembangan kasus yang menyita perhatian publik ini.

Gelar perkara yang berlangsung pada Senin (15/12/2025) ini menjadi arena adu argumen dan pembuktian awal sebelum kasus potentially bergulir lebih jauh.

Berdasarkan rangkuman dari pemberitaan Suara.com, berikut adalah 7 fakta kunci dari gelar perkara khusus tersebut:

1. Bukan Ajang Pembuktian, Tapi Pemaparan Penyidik

Fakta pertama yang penting dipahami adalah fungsi dari gelar perkara itu sendiri. Kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa forum ini bukanlah pengadilan untuk membuktikan benar atau salah.

Sebaliknya, ini adalah forum bagi penyidik untuk memaparkan langkah-langkah hukum yang telah mereka lakukan sejak awal kasus bergulir.

"Kan undangannya gelar perkara, ya pastinya kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah pemaparan dari para penyidik untuk menjelaskan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa," ujar Yakup.

2. Kuasa Hukum Jokowi Singgung Adanya 'Narasi Sesat'

Yakup Hasibuan menyoroti adanya narasi yang berkembang di publik seolah-olah gelar perkara ini akan menjadi ajang untuk menghakimi pihak pelapor. Ia dengan tegas membantah hal tersebut dan menyebutnya sebagai narasi yang keliru.

Baca Juga: Roy Suryo Makin Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu Usai Lihat Langsung: Pegang Saja Tidak Boleh!

"Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sini nanti akan dilihat apakah pelapor itu sudah melakukan benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja pemaparan dari penyidik," tegasnya.

Menurutnya, pembuktian materi perkara sesungguhnya hanya akan terjadi di pengadilan.

3. Kubu Roy Suryo Layangkan Tiga Tuntutan Tajam

Dari pihak tersangka, tim advokasi Roy Suryo cs datang dengan persiapan matang. Mereka mengajukan tiga tuntutan utama yang akan dipertanyakan secara mendalam dalam gelar perkara. Kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin, merinci tuntutan tersebut.

"Yang pertama dalam aspek kewenangan. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, atau bertindak secara sewenang-wenang," ujar Ahmad.

4. Prosedur Hukum dan Substansi Ijazah Dipertanyakan

Tuntutan kedua dari kubu Roy Suryo adalah meneliti secara detail setiap tahapan prosedur hukum yang telah dijalankan oleh kepolisian, untuk memastikan tidak ada cacat prosedur.

Poin paling krusial adalah tuntutan ketiga, yakni terkait substansi. Mereka mendesak agar fisik ijazah yang menjadi pokok permasalahan dapat ditunjukkan dalam forum tersebut.

"Terakhir, terkait substansi. Memang kami ingin agar secara substansi masalah yang bikin gaduh seluruh rakyat, yakni ijazah itu, bisa ditunjukkan dalam proses gelar perkara," tegas Ahmad.

5. Roy Suryo Klaim 99,9 Persen Palsu Setelah Lihat Fisik Ijazah Jokowi

Setelah gelar perkara, pakar telematika Roy Suryo mengaku telah melihat fisik ijazah yang ditunjukkan penyidik. Alih-alih meredakan keraguannya, ia justru mengklaim semakin yakin dengan dugaannya. Ia bahkan menyebut tidak diizinkan untuk memegang langsung dokumen tersebut.

6. Gelar Perkara Dihadiri Pengawas Eksternal

Untuk menjaga transparansi dan kredibilitas, proses gelar perkara khusus ini tidak hanya melibatkan internal Polri. Sejumlah lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI turut diundang untuk memantau jalannya acara.

Keterlibatan pihak luar ini bertujuan untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.

7. Berawal dari Gugatan Bambang Tri Mulyono

Perlu diingat, polemik ijazah ini awalnya mencuat ke ranah hukum melalui gugatan yang dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono, penulis buku "Jokowi Undercover".

Namun, gugatan perdata itu kemudian dicabut setelah Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian.

Bambang Tri sendiri telah divonis 6 tahun penjara karena terbukti menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran terkait tuduhan ijazah palsu tersebut.