- Said Didu menilai kedaulatan politik Indonesia telah diserahkan kepada oligarki, ditandai partai politik yang diam saat rakyat menderita.
- Kedaulatan hukum dinilai diserahkan kepada oligarki, terbukti dari kebijakan kontroversial dan banyak proses peradilan yang dipesan.
- Kedaulatan ekonomi dan SDA terkikis; oligarki menyuap untuk membuat UU, mendapat izin, serta asing memperoleh keistimewaan dari negara.
Suara.com - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menyebut selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi, lima kedaulatan Indonesia telah diserahkan kepada oligarki dan asing.
"Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan," ujar Said Didu saat mengkritik warisan pemerintahan Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Refly Harun, Kamis, (18/12/2025).
Pertama, kedaulatan politik yang telah diserahkan kepada oligarki. Said menyampaikan tak ada satupun partai politik yang berbicara saat rakyat sedang menderita.
“Puncak penderitaan adalah banjir di Sumatera, tidak ada partai politik bicara. Karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik,” ungkapnya.
Ia menilai dominasi oligarki telah menguasai partai politik. Hal ini tercermin dalam sikap partai-partai politik yang diam saat ada perampasan aset dan penggusuran terhadap rakyat.
“Saya kasih contoh, di PIK 2, tidak ada partai politik pun yang bicara. Gubernurnya malah membiarkan rakyatnya dipenjara, dan berlaku seluruh Indonesia,” jelas Said.
“Itu berarti partai politik sekarang sudah diambil alih oleh oligarki,” lanjutnya.
Kedua, kedaulatan hukum yang telah diserah Jokowi kepada penegak hukum.
Said menyatakan kedaulatan hukum telah diserahkan kepada kepentingan oligarki. Ini ditandai dengan keberanian aparat (Kalpori) yang menerbitkan kebijakan kontroversial Perpol Nomor 10.
Selain itu, maraknya proses peradilan yang dinilai sebagai pesanan untuk memenjarakan rakyat, banyak terjadi di seluruh Indonesia.
“Coba bisa bayangkan, Bapak Jusuf Kalla digusur oleh oligarki karena oligarki sudah mengendalikan hukum,” ucap Said.
Said menegaskan kembali, tidak ada kedaulatan hukum, bahkan tokoh sekelas Jusuf Kalla yang merupakan mantan Wakil Presiden dinilai tak berdaya.
Selain itu, tokoh Sulawesi Selatan, seorang mantan Ketua Umum Golkar dirampok tanahnya.
Ia menuding adanya dugaan keterlibatan jaringan alumni Lemhannas yang keluar sebagai komunitas mafia tanah untuk menggusur.
“Coba bayangkan. Artinya aparat itu nanti yang hijau, yang cokelat, semua sudah dikuasai juga oleh oligarki, bisa diatur oleh oligarki,” pungkasnya.
TERPOPULER
