Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan beroperasinya lebih dari 17.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), nilai ekonomi yang berputar dari rantai pasok bahan pangan diperkirakan telah mencapai Rp52 triliun. Angka tersebut menggambarkan bagaimana sebagian pembangunan SPPG yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) memainkan peran penting dalam menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian.
Dengan beroperasinya dapur layanan gizi di hampir seluruh kabupaten/kota, kebutuhan bahan pangan seperti telur, ayam, sayuran, dan produk pertanian lainnya meningkat secara signifikan.
Banyak peternak dan petani lokal kini merasakan manfaat ekonomi langsung karena produk mereka terserap untuk memenuhi pasokan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Kondisi yang dulu kerap terjadi seperti surplus telur yang tidak terserap pasar kini mulai menunjukkan perubahan positif seiring meningkatnya permintaan dari SPPG.
Di tengah meningkatnya kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong masyarakat untuk terus memperkuat produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian pangan nasional. Dorongan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur DJPS yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik SPPG, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui rantai pasok yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, perputaran ekonomi sebesar Rp52 triliun ini juga menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur layanan gizi memiliki dampak lebih luas dibanding fungsi utamanya sebagai penyedia makanan bergizi. Kehadiran SPPG membuka peluang bisnis bagi UMKM pangan, koperasi desa, jaringan distribusi logistik, hingga penyedia peralatan dapur dan pengemasan.
DJPS melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa pembangunan prasarana sosial dapat menciptakan ekosistem ekonomi baru yang tersebar merata hingga tingkat desa.
Gelaran BIG Conference 2025, yang mempertemukan pelaku usaha, ekonom, dan pemerintah, juga menegaskan bahwa tantangan dan peluang ekonomi 2026 akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia menjaga stabilitas rantai pasok pangan termasuk melalui peran SPPG sebagai simpul layanan gizi nasional. Melalui penguatan infrastruktur yang dikerjakan DJPS, pemerintah memastikan program MBG tidak hanya menjadi intervensi sosial, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi rakyat.
Dengan SPPG yang dibangun Kementerian PU, DJPS percaya bahwa dampak positif terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat. Ke depan, pembangunan dapur layanan gizi akan terus diarahkan tidak hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan yang sehat, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem produksi pangan nasional sebagai fondasi menuju kedaulatan ekonomi.***
Baca Juga: Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
