Infografis
- Mendagri telah mengonfirmasi surat Pemerintah Aceh kepada UNDP dan Unicef perihal permintaan bantuan PBB.
- Ternyata Gubernur Aceh menyatakan tidak mengetahui surat berkop surat elektronik tersebut yang diduga dikirim Sekda.
- Bantuan yang mungkin diberikan adalah konseling, khususnya bagi anak-anak dan wanita, sedang dikaji lebih lanjut.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah mengecek perihal surat dari pemerintah Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan.
Menurut Tito, dirinya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Aceh dan mengecek ke United Nations Development Programme (UNDP) dan Unicef, dua lembaga yang disurati pemerintah Aceh.
"Kami sudah mengecek yang UNDP dan Unicef, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu di tanda tangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran," tutur Tito.
Tito juga sudah mengecek mengenai tawaran bantuan dari dua lembaga PBB tersebut.
"Kemudian kami sudah mengecek juga langsung ke UNDP dan UNICEF apa kira-kira bentuk bantuan yang akan dapat diberikan dengan adanya surat dari pemerintahan Aceh. Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status pencarian nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan," jelas Tito.
"Tapi itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF," tandasnya.
