- Pengamat apresiasi sikap terbuka Mendagri Tito Karnavian menangani bencana Sumatera di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
- Mendagri Tito mengakui keterbatasan penanganan dan meminta maaf, menunjukkan kepemimpinan responsif terhadap publik.
- Pakar menyarankan perbaikan komunikasi publik penanganan bencana harus empatik, terstruktur, dan terkoordinasi baik.
Suara.com - Sikap terbuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera mendapat apresiasi dari pengamat.
Pendekatan yang mengedepankan empati, keterbukaan, dan tanggung jawab dinilai mencerminkan kepedulian negara terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
Pandangan tersebut disampaikan Analis Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menanggapi Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera yang digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Menurut Surokim, pernyataan Mendagri Tito yang secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, menunjukkan karakter kepemimpinan yang responsif dan peka terhadap kondisi psikologis publik.
“Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat. Hal ini dapat menenangkan publik sekaligus menjaga kepercayaan,” ujar Surokim saat dihubungi, Sabtu (20/12/2025).
Ia menilai, di tengah tekanan dan kecemasan masyarakat akibat bencana, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berisi data teknis dan langkah operasional.
Lebih dari itu, publik membutuhkan pesan yang menumbuhkan empati dan rasa dipahami oleh negara.
Terkait polemik bantuan dari Malaysia, Surokim juga menilai klarifikasi yang disampaikan Mendagri Tito sebagai bentuk empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara.
Dalam penjelasannya, Tito menegaskan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia dan tetap menghargai perhatian serta dukungan yang diberikan kepada para korban bencana di Indonesia.
Mendagri Tito juga menyampaikan bahwa sejak awal pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Namun, menurutnya, perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional dibandingkan dengan upaya besar yang telah dilakukan di dalam negeri.
Surokim menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang lebih terarah.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah. Di sinilah komunikasi yang empatik dan terkoordinasi menjadi kunci,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Ia menilai pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana perlu terus diperbaiki agar lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat.
Menurut Emrus, situasi kebencanaan menuntut komunikasi pemerintah yang solid, satu suara, dan berbasis empati.
Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan berpotensi menimbulkan kebingungan, bahkan memicu polemik di ruang publik.
“Komunikasi kebencanaan harus dikelola secara terstruktur. Pemerintah sebenarnya memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penyampaian informasi yang akurat dan menenangkan,” kata Emrus.
Ia juga menyoroti pentingnya pembagian peran dalam penyampaian informasi, khususnya terkait bantuan internasional.
Menurut Emrus, informasi semacam itu sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang memiliki kewenangan di bidang hubungan luar negeri agar tidak menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat.
“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan agar setiap kementerian bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Emrus menilai pemerintah dapat mempertimbangkan penunjukan juru bicara khusus penanganan bencana.
Keberadaan juru bicara dinilai penting untuk memastikan alur informasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan bencana secara menyeluruh.
“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik secara rutin, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipercaya,” pungkas Emrus.