- Dino Patti Djalal mengkritik Menlu Sugiono melalui Instagram pada Minggu (21/12/2025) setelah komunikasi langsung buntu.
- Kritik utama meliputi minimnya kehadiran Menlu di Kemlu dan komunikasi publik yang sangat minim selama menjabat.
- Menlu Sugiono juga dikritik karena menjauh dari pemangku kepentingan serta menolak kolaborasi dengan organisasi akar rumput.
Suara.com - 'Tamparan' keras datang dari diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, yang ditujukan langsung kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Tak tanggung-tanggung, Dino membeberkan empat kritik tajam yang menurutnya bisa membuat kinerja Sugiono mendapatkan rapor merah dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Kritik ini disampaikan secara terbuka melalui sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12/2025).
Langkah ini diambil Dino setelah merasa semua jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono menjadi buntu selama berbulan-bulan.
"Saya Dino Patti Djalal menyampaikan pesan ini sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, sebagai pendukung politik luar negeri, sebagai ketua ormas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan di Asia, dan juga sebagai rakyat. Saya juga membuat pesan ini sebagai orang yang sudah berkecimpung dalam diplomasi selama 40 tahun, baik dari dalam maupun luar pemerintahan," ujar Dino, menegaskan kapasitasnya dalam menyampaikan kritik tersebut.
Ia berharap Menlu Sugiono tidak bersikap defensif dan menjadikan masukannya sebagai bahan refleksi serius. Sebab, jika diabaikan, dampaknya bisa sangat fatal bagi citra dan efektivitas diplomasi Indonesia di panggung dunia.
“Kalau semua ini tidak dilakukan, maka Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” tegas Dino.
Berikut adalah empat kritik dan pesan menohok yang dilayangkan Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono:
1. 'Sopir' yang Jarang di Kemudi Ferrari Kemlu
Kritik pertama menyoroti minimnya waktu yang diluangkan Menlu Sugiono untuk memimpin langsung Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Dino mengibaratkan Kemlu sebagai mobil Ferrari—institusi terbaik yang diisi oleh talenta diplomatik luar biasa—namun tak akan optimal jika sopirnya jarang berada di belakang kemudi.
"Tapi minimal 50 persen dan kalau bisa 80 persen, Alhamdulillah," ujarnya mengenai porsi waktu yang seharusnya dicurahkan Menlu untuk Kemlu.
Menurutnya, absennya kepemimpinan yang kuat dan hadir secara fisik telah menimbulkan banyak masalah.
Banyak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang kebingungan karena tidak mendapat arahan dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar bahkan dilaporkan tertunda hampir setahun.
Lebih parah lagi, Dino mengungkap adanya demoralisasi di kalangan diplomat. "Banyak diplomat yang kinerjanya drop karena anggarannya diturunkan. Banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong inisiatifnya karena merasa tidak akan direspons dari atas," bebernya.
Bahkan, banyak duta besar yang mengakui sulit menemui menlu saat mereka pulang ke Indonesia.
Situasi ini, menurut Dino, sangat berbahaya karena bisa membuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak seimbang dan lebih banyak disetir oleh negara mitra.
"Masalah ini bisa dianggap sepi sekarang, tapi bisa meledak di kemudian hari," kata dia.
2. Komunikasi Bisu dan Alergi Media
Dino menyoroti gaya komunikasi Menlu Sugiono yang dinilai sangat minim, bahkan nyaris bisu kepada publik.
Ia merujuk pada ajaran Menlu legendaris Ali Alatas, bahwa politik luar negeri yang kuat dimulai dari dalam negeri. Artinya, kebijakan luar negeri harus dijelaskan, dipahami, dan didukung oleh rakyatnya sendiri.
"Lihat saja bagaimana Menteri Keuangan Purbaya dalam waktu singkat populer dan dihormati publik, karena Ia rajin sekali memberikan penjelasan mengenai kebijakan keuangan negara," kata dia, memberikan contoh pembanding.
Dino mencatat, dalam setahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah sekalipun memberikan pidato kebijakan substantif, baik di dalam maupun luar negeri.
Wawancara khusus dengan media untuk membahas isu-isu politik luar negeri pun nihil. Satu-satunya komunikasi publik yang tercatat hanyalah pidato awal tahun yang merupakan tradisi Kemlu.
"Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapatkan predikat sebagai silent minister," ujar Dino.
Ia juga mengkritik gaya komunikasi Sugiono yang dominan di Instagram, yang hanya berisi foto dan video tanpa substansi suara atau penjelasan mendalam.
"Kami juga melihat Menlu semakin menjauh dan menutup pintu pada publik untuk urusan hubungan internasional," ujarnya.
Sebagai contoh konkret, Dino menyebut acara Conference on Indonesia Foreign Policy, konferensi politik luar negeri terbesar di dunia yang dihadiri ribuan anak muda.
Namun, segala upaya untuk mengundang Menlu Sugiono—melalui surat, telepon, hingga WhatsApp—sama sekali tidak direspons selama berbulan-bulan.
"Pengalaman saya, menlu negara mana pun, kalau mereka tahu ada konferensi luar negeri di negara mereka, apalagi sebesar ini, yang terbesar di dunia, mereka akan langsung membatalkan agenda lain untuk bertemu semua konstituen mereka," sindirnya.
3. Menjauh dari Konstituen, Bakar Jembatan Sendiri
Kritik ketiga adalah sikap Menlu Sugiono yang dinilai sangat jauh dan tidak terhubung dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional di dalam negeri, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pengamat.
"Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali denga kami, tidak komunikatif, tidak responsif, tidak terbuka aksesnya," keluhnya.
Dino mengingatkan prinsip penting yang selalu dipegang para Menlu pendahulunya, yakni "never burn your bridges" atau jangan pernah membakar jembatan penghubung.
Menurutnya, kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan tidak datang gratis, melainkan harus terus diupayakan secara aktif oleh seorang menteri.
4. Anti Kolaborasi dengan Akar Rumput
Poin terakhir adalah keengganan Menlu Sugiono untuk bekerja sama dan merespons inisiatif yang datang dari akar rumput atau organisasi masyarakat sipil di bidang hubungan internasional.
Dino menegaskan bahwa tugas utama Menlu untuk membantu Presiden Prabowo tidak seharusnya membuatnya memunggungi rakyat.
“Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu presiden tetapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan dua hal ini sebetulnya saling mendukung. Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional kami berharap Menlu dapat responsif,” tuturnya.
Menurutnya, diplomasi yang sukses adalah hasil gotong-royong antara pemerintah dan masyarakat.
Ia melihat adanya kontradiksi besar antara seruan pemerintah untuk kerja sama di forum-forum internasional, dengan praktik di dalam negeri yang justru sulit diajak berkolaborasi.
TERPOPULER
