- Dino Patti Djalal memberikan sembilan rekomendasi penanganan banjir dan longsor di Sumatra merujuk pengalaman tsunami Aceh 2004.
- Presiden harus bertindak sebagai pengarah utama operasi dan menunjuk komando terpadu yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
- Pemerintah harus siap menghadapi data korban awal yang tidak akurat dan potensi krisis pasca-air surut di Sumatra.
Suara.com - Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat sekaligus salah satu jubir mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal merilis sembilan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menangani banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra
Dino menegaskan bahwa bencana dengan skala besar membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, komando terpadu, serta strategi penanganan berlapis, mirip dengan pola yang pernah diterapkan saat tsunami Aceh pada 2004.
Dino menyatakan dirinya memahami dinamika penanganan bencana besar karena turut mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat tsunami melanda Aceh.
“Banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatra sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman kita menangani tsunami 2004. Saya kebetulan berada di samping Presiden SBY waktu itu, jadi bisa berbagi beberapa hal,” ujar Dino.
1. Presiden Harus Jadi Pengarah Utama Operasi
Dino memandang faktor kepemimpinan presiden sebagai komponen paling krusial. Dalam situasi darurat besar, seluruh unsur pemerintahan (baik daerah maupun pusat) akan menunggu instruksi dari pemimpin tertinggi negara.
“Dalam krisis seperti ini, rakyat pasti putus asa, pejabat kewalahan, aparat banyak yang bingung. Mereka semua akan turut dan nurut pada satu otoritas tertinggi, yaitu presiden,” ucapnya.
Ia mengingat kembali bagaimana Presiden SBY hadir langsung di Aceh dan bahkan berkantor di Yogyakarta setelah gempa 2006 untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
2. Data Awal Korban Sering Tidak Akurat
Baca Juga: Sinyal Tegas Kapolri di Tengah Banjir Sumatra, Ujian Nyata Reformasi dan Presisi Polri
Dino mengingatkan bahwa angka korban dan kerusakan pada laporan awal sering tidak mencerminkan situasi sebenarnya.
Ia mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, padahal jumlah akhirnya mencapai 150.000 jiwa.
“Angka awal kadang hanya dibuat sebagai formalitas tanpa verifikasi. Percayalah, jumlah korban di Sumatra kali ini akan terus bertambah. Pemerintah harus siap dengan kontingensi,” katanya.
3. Tantangan Justru Dimulai Setelah Air Surut
Menurut Dino, fase pasca-surut merupakan periode paling rawan. Dalam tiga hingga empat minggu, sejumlah masalah biasanya bermunculan, mulai dari krisis air bersih, potensi wabah penyakit, hingga hambatan akses dan lonjakan jumlah pengungsi.
“Saat tsunami dulu, penyakit menyebar begitu cepat karena banyaknya mayat membusuk. Pemerintah harus mengantisipasi fase-fase lanjutan ini,” ujarnya.
