Baca 10 detik
- Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menentang usulan Pilkada kembali melalui DPRD karena isu biaya mahal.
- Said menyarankan fokus perbaikan hukum dengan memperkuat Bawaslu serta KPK menangani politik uang.
- Penyelesaian masalah biaya tinggi Pilkada memerlukan sanksi pidana berat dan edukasi pemilih cerdas.
Untuk diketahui, Partai Golkar telah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Hasilnya muncul sejumlah poin yang menjadi kesepakatan, di antaranya mendorong agar Pilkada ke depan dipilih oleh DPRD serta dorongan pembentukan Koalisi Permanen.
