REGIONAL:
- Rocky Gerung menuntut audit ekologi nasional untuk mengungkap akar masalah kerusakan lingkungan sistemik yang melanda Indonesia.
- Legitimasi Presiden Prabowo terbayangi isu kontroversial seperti "fufufafa" dan dugaan ijazah palsu Wakil Presiden Gibran.
- Penanganan tumpukan masalah, termasuk bencana dan isu politik, membutuhkan transparansi dan sinyal kepemimpinan kuat dari presiden.
Suara.com - Rocky Gerung menyebut isu 'fufufafa' dan ijazah palsu terus membebani publik di tengah tumpukan masalah ekonomi dan reformasi
Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam yang menyoroti tantangan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tengah bencana ekologis masif yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Rocky Gerung solusi parsial tidak lagi cukup, dan publik kini menuntut langkah fundamental berupa audit ekologi nasional untuk membongkar akar masalah kerusakan lingkungan.
Di saat yang sama, Rocky menilai legitimasi Presiden Prabowo terus dibayangi oleh isu-isu kontroversial warisan pilpres yang belum tuntas di benak publik, salah satunya fenomena "fufufafa".
Rocky menegaskan bahwa bencana alam yang terjadi bukan sekadar peristiwa musiman, melainkan puncak dari kerusakan sistemik yang membutuhkan pertanggungjawaban menyeluruh.
Analisis lokal, menurutnya, tidak akan pernah cukup untuk mengungkap skala masalah yang sebenarnya.
“Tentu itu mesti dianalisis dan analisis lokal ya hanya menghasilkan kesimpulan lokal. Itu sebabnya netizen menuntut atau masyarakat umum menuntut adanya audit nasional tentang kerusakan ekologi itu kan, itu artinya mesti semua pihak diperiksakan,” tegas Rocky melalui kanal YouTube-nya, Selasa (23/12/2025).
Ia mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan tidak defensif dalam menghadapi tuntutan ini.
Audit nasional, kata Rocky, adalah momentum untuk membuka siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, memanipulasi regulasi, hingga mengambil keuntungan dari industri ekstraktif yang merusak.
“Jadi enggak perlu baper sebetulnya kalau ada tuntutan untuk mengevaluasi banjir itu dari perspektif bencana nasional. Karena di di situ ada kejujuran dibuka seluas-luasnya. Siapa yang bertanggung jawab secara ekologi, siapa yang memanipulasi regulasi, siapa yang mengambil keuntungan dari ekstraktif indasi di Sumatera,” urainya.
Menurut Rocky, penanganan bencana ini menjadi pertaruhan reputasi dan legitimasi bagi Presiden Prabowo. Kegagalan dalam menyelesaikannya secara tuntas akan membuat kepercayaan publik merosot tajam tahun depan.
“Jadi saya anggap bahwa Presiden Prabowo sangat serius tentu karena ini adalah reputasi dia. Kalau dia gagal sebagai pemimpin untuk menyelesaikan bencana itu artinya mulai tahun depan itu legitimasinya akan turun,” jelasnya.
Namun, di tengah urgensi penanganan bencana dan masalah ekonomi, Rocky mengingatkan bahwa ada beban politik lain yang terus menggantung dan menjadi sorotan masyarakat sipil.
“Tetapi sekali lagi ada dua hal yang tetap menggantung di benak emak-emak, benak anak-anak muda, benak BEM. Kok ada dua soal yang jangan sampai hilang dari agenda setelah mitigasi bencana misalnya teratasi, setelah ekonomi bisa di negosiasikan untuk mencapai 6%,” lanjutnya.
Isu sensitif tersebut, menurut Rocky, berkaitan erat dengan kontroversi yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
TERPOPULER
