- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai JakTirta Project senilai Rp2,62 triliun untuk pengendalian banjir jangka menengah.
- Proyek ini diresmikan Gubernur Pramono Anung pada 24 Desember 2025 dan mencakup empat klaster utama.
- Kegiatan meliputi pembangunan polder, embung, tanggul pantai, dan revitalisasi sungai di seluruh wilayah Jakarta.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Jakarta 2025–2027 atau JakTirta Project dengan total anggaran Rp2,62 triliun.
Proyek ini menjadi bagian dari strategi penanganan banjir jangka menengah yang dinilai lebih terencana dan tidak bersifat sporadis.
Peresmian proyek dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (24/12/2025) di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan JakTirta merupakan bagian dari Quick Wins Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung–Rano Karno, sekaligus telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.
Menurut Ika, pembangunan pengendalian banjir dan rob ini dibagi ke dalam empat klaster utama, yakni pembangunan sistem polder, kali dan sungai, embung atau waduk, serta pembangunan dan penguatan tanggul pengaman pantai.
Adapun paket kegiatan yang telah melalui proses tender meliputi 9 paket pembangunan sistem polder di 13 lokasi dengan penambahan 63 unit pompa baru, 2 paket pembangunan embung di 3 lokasi, 2 paket pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 2 kilometer, serta revitalisasi sungai sepanjang 2 kilometer.
“Dengan nilai total anggaran sebesar Rp2,62 Triliun Rupiah,” ujar Ika.
Proyek JakTirta akan menyasar kawasan-kawasan yang secara historis mengalami genangan berulang berdasarkan data periode 2020–2024.
Kawasan tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi Jakarta, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.
Pelaksanaan proyek ini juga melibatkan sejumlah BUMN dan perusahaan konstruksi, di antaranya PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jaya Konstruksi, PT Modern Widya Technical, dan PT Suburo Jayana Indah Corp.
Dalam arahannya, Pramono mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menengah, termasuk normalisasi sungai Ciliwung, Kali Krukut.
Kemudian tanggul-tanggul yang juga harus diatasi dan dipersiapkan dari sekarang. Termasuk polder-polder dan embung dan sebagainya.
“Yang saya senang adalah, planning kita, rencana kita untuk mengatasi banjir ini tidak bersifat sporadis. Tidak bersifat hanya jangka pendek. Tetapi lebih ke jangka menengah,” kata Pramono.
Politikus PDIP itu juga menegaskan agar pembangunan dilakukan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan, serta mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan pembebasan lahan yang tidak relevan dengan kebutuhan penanganan banjir.
“Saya juga berpesan Saudara-saudara sekalian, jangan kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Apa itu? Membebaskan lahan, seakan-akan dibuat embung, tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan,” tegas Pramono.
TERPOPULER
