Infografis
- Aparat gabungan TNI/Polri melakukan aksi represif terhadap konvoi relawan bantuan banjir di Aceh Utara pada Kamis (25/12/2025).
- Amnesty International Indonesia menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran HAM serius dan bentuk penggunaan kekuatan berlebih.
- Amnesty mendesak penyelidikan independen untuk mengusut tuntas pelaku serta menjamin keamanan penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Dengan menghalangi bantuan dan menganiaya relawan, aparat secara tidak langsung memperparah penderitaan korban bencana di Aceh Tamiang dan daerah-daerah lain yang sedang menanti pertolongan,” jelasnya.
Untuk itu, Amnesty mendesak agar impunitas tidak lagi dibiarkan tumbuh subur. Penyelidikan yang independen, transparan, dan melibatkan institusi seperti Komnas HAM menjadi sebuah keharusan mutlak untuk mengusut tuntas dan menyeret para pelaku ke meja hijau.
“Negara harus berhenti menggunakan pendekatan keamanan militeristik dalam merespons inisiatif warga sipil, apalagi di tengah bencana,” tegasnya.
Usman juga menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan seluruh relawan kemanusiaan.
Hal ini penting agar distribusi logistik bagi para korban bencana tidak lagi terhambat oleh intimidasi atau kekerasan di lapangan.
Akses bantuan dari pihak manapun harus dibuka seluas-luasnya demi keselamatan warga.
Sebelumnya diberitakan, insiden kekerasan meletus saat aparat gabungan menghentikan konvoi truk bantuan yang bergerak dari Krueng Mane, Aceh Utara, menuju lokasi bencana di Aceh Tamiang pada Kamis malam.
Pemeriksaan yang fokus pada muatan dan atribut, khususnya bendera Bulan Bintang yang menjadi simbol di Aceh, memicu ketegangan yang berujung pada tindakan represif. Akibatnya, sedikitnya lima warga sipil dilaporkan menjadi korban kekerasan fisik.
Baca Juga: Sikapi Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Legislator DPR: Tekankan Pendekatan Sosial dan Kemanusiaan
