- PUSHAM dan PSAD UII menyoroti kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk karena akomodasi politik, bukan kompetensi sosial.
- Kedua pusat studi menyoroti mandeknya penyelesaian kasus HAM berat serta penguatan *autocratic legalism* sepanjang 2025.
- Ada kekhawatiran menguatnya militerisasi program strategis yang berpotensi melemahkan supremasi sipil negara.
PUSHAM dan PSAD menilai pelibatan militer secara masif berpotensi melemahkan supremasi sipil dan memperbesar risiko konflik dengan masyarakat.
"Pelibatan militer dalam pelaksanaan program strategis nasional berdampak pada melemahnya supremasi sipil di dalam negara demokratis," ujarnya.
Dalam refleksi tersebut, PUSHAM dan PSAD juga menyinggung penangkapan dan kriminalisasi terhadap aktivis, penyempitan ruang kebebasan sipil, hingga tekanan terhadap kebebasan pers yang dinilai semakin mengkhawatirkan sepanjang 2025.
Termasuk pula ancaman terhadap ekosistem lingkungan melalui proyek strategis nasional.
"Bencana di Sumatera menjadi penanda bahwa ketika pemerintah menggunakan kewenangan pengelolaan hutan dan pemberian izin lingkungan secara tidak akuntabel, bahkan inkompeten, maka destruksi lingkungan dan sosial yang diakibatkannya sangatlah tinggi," tandasnya.
Atas berbagai temuan itu, PUSHAM dan PSAD UII mendesak pemerintahan Prabowo–Gibran untuk segera berbenah.
Mulai dari menghentikan praktik militerisasi, melakukan reformasi penegakan hukum, hingga mengkaji ulang kebijakan strategis yang dinilai berdampak buruk terhadap demokrasi, HAM, dan lingkungan.
